Oleh : Erson Agustinus
Pemerintah dalam penetapan Anggaran Belanja Negara (APBN) pada setiap tahun anggaran, menetapkan pos anggaran subsidi pada beberapa sektor, seperti; Perumahan, Energi, Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Pada pelaksanaannya, akan dikelola oleh kementerian yang membidanginya selaku pengguna anggaran.
Program Subsidi Untuk Perumahan
Sejak tahun 2010, pemerintah telah menetapkan program subsidi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program ini dikelola oleh Kementrian PKP dan turut terlibat kementrian PU serta BP Tapera.
Program tersebut berupa bantuan uang muka pembelian rumah dan bantuan bunga KPR yang diwujudkan dalam bentuk KPR Subsidi dengan nama; Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dalam hal ini pemerintah menetapkan regulasi dan pengawasan; kriteria penerima subsidi, batasan harga rumah, suku bunga fixed rate 5%, dan jangka waktu kredit. Pengawasan mengawasi pelaksanaan disisi perbankan.
Selanjutnya, ada Kredit Program Perumahan (KPP). Kredit program ini membantu dari dua sisi yaitu “Demand dan Supply“.
Sisi demand, untuk membantu UMKM. Sementara sisi supply diperuntukkan bagi kontraktor, developer, dan toko material bangunan
Adapun, bantuan yang diberikan adalah subsidi bunga kredit 5% fixed rate, dan dapat diberikan revolping sampai Rp20 milyar.
Bank Pelaksana Kredit Program Pemerintah
Untuk bank pelaksana FLPP adalah bank-bank yang ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BP Tapera.
Dan untuk KPP, sebagai pelaksana yaitu bank-bank yang diberi mandat oleh Danantara yaitu; Bank Himbara, Bank Swasta Nasional serta Bank Daerah.
Penugasan Negara dan Bisnis Bank
Program Kredit Pemerintah berada pada titik temu yang kompleks, antara mandat tugas negara untuk mencapai tujuan kebijakan publik dan fungsi bisnis bank sebagai lembaga pencetak laba.
Penugasan Negara (Kebijakan Publik):
Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, program-program ini sering dirancang untuk menargetkan sektor-sektor strategis, misalnya, UMKM, pertanian, perumahan) yang mungkin dianggap terlalu berisiko atau kurang menguntungkan secara komersial oleh bank, tetapi vital bagi pembangunan nasional.
Kemudian, pemerataan dan kesejahteraan sosial, tujuannya sering kali bersifat inklusif, memastikan akses keuangan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau daerah terpencil yang mungkin tidak terlayani oleh perbankan konvensional.
Selanjutnya, sebagai stabilisasi ekonomi, kredit bersubsidi dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola inflasi, menyerap tenaga kerja, atau meredam dampak krisis ekonomi tertentu.
Bisnis Bank (Profitabilitas dan Risiko):
Pencarian Laba, Bank, sebagai entitas bisnis, beroperasi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang sahamnya.
Mereka secara alami memprioritaskan penyaluran kredit kepada debitur dengan profil risiko rendah dan agunan yang kuat.
Di samping itu memperhatikan manajemen risiko, bank harus mematuhi prinsip kehati-hatian.
Program pemerintah yang menargetkan sektor berisiko tinggi (walaupun ada jaminan pemerintah) tetap memerlukan pengelolaan risiko yang cermat untuk menghindari kredit macet Non-performa Loan (NPL) yang dapat mengganggu kesehatan keuangan bank itu sendiri.
Memperhatikan efisiensi operasional, bank mengejar efisiensi.
Penyaluran kredit program terkadang memiliki proses administrasi yang lebih kompleks atau margin keuntungan yang lebih rendah dibandingkan produk kredit komersial standar.
Adanya persesuaian prinsip tugas negara dan bisnis, penjaminan, dan penempatan dana.
Ketegangan muncul ketika tujuan sosial negara bertentangan dengan metrik risiko-laba bank.
Pemerintah biasanya mengatasinya dengan menawarkan insentif kepada bank, seperti:
Subsidi Bunga: Pemerintah menanggung selisih antara suku bunga pasar dan suku bunga rendah yang dibebankan kepada debitur.
Persoalan penjaminan kredit: pemerintah (melalui lembaga seperti Jamkrindo/Askrindo di Indonesia) memberikan jaminan untuk menutupi sebagian kerugian jika terjadi kredit macet.
Penempatan Dana: pemerintah menempatkan dananya di bank pelaksana dengan biaya dana (cost of fund) yang murah.
Dengan demikian, program kredit pemerintah adalah kemitraan hibrida di mana bank bertindak sebagai agen pelaksana kebijakan negara, didorong oleh kombinasi kewajiban regulasi dan insentif finansial yang dirancang khusus, “bukan semata-mata oleh motif laba murni.”
Ini adalah keseimbangan yang konstan antara “melayani publik” dan “menjalankan bisnis“.
Filosofi FLPP dan KPP
Melalui Kredit Program Pemerintah ini yaitu; FLPP dan KPP, adalah wujud negara hadir bagi rakyat, memenuhi mandat konstitusional dalam menyediakan perumahan yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
