Merapah.com – Lampung Timur, 19 Juni 2025 — Forum Komunikasi Nelayan Tradisional Pesisir Timur Lampung (Forkom Nettral) menggelar diskusi bertema “Masa Depan Perikanan Berkelanjutan di Pesisir Timur Lampung” pada Kamis (19/6/2025).
Bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Penet, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam menjaga laut dan meningkatkan keamanan nelayan.
BACA JUGA: SPRINT II Diresmikan, Mitra Bentala Perkuat Ketangguhan Desa Lampung Selatan Melalui Kolaborasi Inklusi
Potensi Besar, Tantangan Nyata
Wilayah Pesisir Timur Lampung menyimpan kekayaan laut yang besar dan menopang ekonomi masyarakat pesisir. Namun, nelayan setempat masih menghadapi tantangan serius, seperti terbatasnya alat keselamatan saat melaut, pengawasan yang belum optimal, serta keberadaan alat penangkapan ikan (API) yang merusak lingkungan.
Meski begitu, upaya konservasi mulai menunjukkan hasil positif. Salah satu nelayan tradisional Desa Margasari, Edi Riyanto, menyampaikan manfaat nyata dari keberadaan zona konservasi.
“Manfaat dari zona konservasi sangat dirasakan oleh nelayan. Penangkapan udang sekarang sudah mulai lebih banyak, jadi keberadaan konservasi sangat membantu. Tapi masih ada kendala, seperti API yang tidak ramah lingkungan masih beroperasi di pinggir,” ungkapnya.
Narasumber Hadirkan Perspektif Kebijakan dan Penegakan
Diskusi ini menghadirkan perwakilan dari berbagai lembaga penting, termasuk Komisi II DPRD Provinsi dan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Polairud Polda Lampung, serta organisasi masyarakat sipil. Mereka membahas kebijakan pengelolaan kawasan perikanan, status Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas (KKPWK), dan pentingnya penegakan hukum di laut.
BACA JUGA: Koperasi Merah Putih Tingkatkan Ekonomi Desa Bandar Sakti
Hasan Ubaidillah, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Jaya Bahari Abadi, menekankan perlunya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kawasan konservasi.
“Kami dari satwas sudah berupaya maksimal membantu pemerintah menjaga kawasan konservasi. Tapi, masih banyak nelayan yang memakai API tidak ramah lingkungan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, dan kami sangat berharap aparat penegak hukum (APH) bisa bersinergi menjaga kawasan ini,” jelasnya.
Penegakan Hukum Jadi Kunci
Dukungan dari aparat kepolisian laut pun turut ditegaskan. Kompol Rizal dari Polairud Polda Lampung menyoroti pentingnya menjaga kawasan konservasi demi masa depan nelayan.
“Kalau kawasan konservasi tidak kita jaga, dampaknya akan langsung terasa oleh nelayan. Mereka akan kesulitan menangkap ikan, dan itu berdampak pada ekonomi keluarga mereka. Kami dari APH siap bersinergi dalam upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan,” tegas Kompol Rizal.
Hasil Diskusi: Langkah Nyata dan Kesepakatan Bersama
Diskusi ini berlangsung interaktif dan menghasilkan sejumlah poin penting yang akan ditindaklanjuti bersama, antara lain:
Komitmen bersama seluruh stakeholder untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dan penguatan pengawasan kawasan konservasi.
Perlu adanya penanda zona konservasi, khususnya zona inti, agar nelayan memiliki batasan jelas dalam melakukan aktivitas penangkapan.
Aparat penegak hukum siap mendukung pengelolaan KKPWK, termasuk menjalin kolaborasi dengan Pokmaswas untuk sosialisasi aturan konservasi.
Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Timur mendukung pengadaan penanda zona konservasi, salah satunya melalui fasilitasi proposal dari kelompok nelayan.
BACA JUGA: Workshop Pembentukan Bank Sampah Kerek Ekonomi Desa Maja
Tanda Tangan Komitmen: Simbol Kolaborasi Berkelanjutan
Kolaborasi ini merupakan gabungan dari unsur nelayan, pemerintah daerah, pelaku usaha, aparat hukum, serta lembaga lingkungan hidup.
Forkom Nettral menyampaikan harapan besar agar diskusi ini menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang dalam menjaga kelestarian laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pesisir Timur Lampung.
