Oleh: Tiara Aprilia Putri Hernanda
Merapah.com – Kajian pembangunan wilayah dan perdesaan memahami batas kewilayahan tidak hanya sebagai garis administratif di peta. Ia hidup dalam bentuk yang lebih nyata dan sering kali problematik; rantai tata niaga yang panjang, distribusi yang timpang, serta perbedaan harga yang tajam antara wilayah produsen dan pasar. Di Aceh, batas-batas ini bahkan terasa di hari-hari biasa dan menjadi jauh lebih keras ketika bencana datang.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketidakefisienan integrasi pasar antarwilayah membuat harga komoditas sering kali tidak seimbang antara wilayah surplus dan wilayah defisit. Studi pada cabai merah di Sumatera Utara dan DKI Jakarta memperlihatkan bahwa keterbatasan distribusi dan lemahnya transmisi harga memicu fluktuasi harga yang tajam. Sementara kajian pada komoditas ayam broiler di Jambi menunjukkan pasar antarwilayah belum terintegrasi penuh sehingga mekanisme keseimbangan harga belum berjalan optimal (Warsito, Chalil & Lindawati, 2025; Yuditya, Hardjanto & Sehabudin, 2024; Adesra et al., 2025).
BACA JUGA: Kebutuhan Warga Aceh Tamiang Mendesak, LAZ DF Bergerak
Secara konsisten, literatur perencanaan wilayah dan ekonomi regional menegaskan bahwa tingginya biaya transaksi, hambatan distribusi, dan fragmentasi pasar menjadi penyebab utama kegagalan integrasi pasar. Akibatnya, wilayah penghasil pertanian kerap mengalami penurunan harga saat pasokan melimpah karena akses keluar terbatas. Sebaliknya, wilayah lain justru menghadapi lonjakan harga karena pasokan tidak mengalir efektif, sebuah kegagalan klasik keseimbangan supply–demand spasial.
Aceh dan Paradoks Wilayah Produsen
Aceh menjadi contoh nyata dari paradoks tersebut. Hasil bumi tersedia bahkan sering berlebih, namun nilai tambahnya tertahan oleh sistem distribusi yang tidak efisien. Kondisi ini membuat wilayah produsen tidak sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi dari keunggulan produksinya.
Situasi tersebut semakin rapuh ketika bencana terjadi. Literatur ketahanan sistem pangan menegaskan bahwa dalam kondisi krisis, gangguan pertama justru muncul pada alur logistik dan transmisi harga, bukan pada produksi. Jalan terputus, informasi pasar terdistorsi, dan wilayah produsen semakin terisolasi dari pasar yang lebih luas.
Praktik Melawan Pasar yang Terfragmentasi
Dalam realitas inilah Ferry Irwandi hadir, bukan sebagai perencana di atas kertas, melainkan sebagai aktor lapangan yang membaca kegagalan sistem secara taktis. Upayanya menyalurkan hasil panen cabai merah ke luar Aceh menjadi contoh konkret bagaimana batas kewilayahan dilawan melalui praktik distribusi.
Cabai merupakan komoditas strategis yang mudah rusak, memiliki fluktuasi harga tinggi, dan sangat sensitif terhadap gangguan pasokan. Ketika panen melimpah sementara pasar lokal terbatas, harga di tingkat petani otomatis jatuh drastis. Perspektif teori ekonomi wilayah memandang kondisi ini sebagai konsekuensi pasar yang tidak terintegrasi secara spasial.
BACA JUGA: Libur Nataru, Ini Jadwal Operasional BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN
Ferry membaca situasi tersebut dengan logika sederhana namun tepat: kelebihan pasokan lokal harus dipertemukan dengan permintaan di wilayah lain. Dengan memotong rantai tata niaga dan menembus hambatan birokrasi, ia mempercepat aliran barang, menurunkan biaya transaksi, sekaligus memulihkan keseimbangan harga.
Langkah serupa kini menyasar kopi Gayo, komoditas unggulan Aceh yang telah mendunia tetapi masih menyisakan persoalan klasik di tingkat petani. Ketergantungan pada pembeli tertentu, fluktuasi harga, dan lemahnya posisi tawar masih menjadi masalah utama. Banyak kajian agribisnis menunjukkan bahwa komoditas bernilai tinggi sering gagal memberikan kesejahteraan optimal akibat ketimpangan struktur pasar dan distribusi nilai tambah.
Upaya membawa kopi Gayo ke pasar luar Aceh bukan sekadar ekspansi perdagangan, melainkan strategi memperluas permintaan agar harga menemukan titik keseimbangan yang lebih adil. Ketika akses pasar terbuka, mekanisme supply–demand bekerja lebih sehat dan harga tidak lagi ditentukan oleh segelintir aktor lokal.
Intervensi Spasial di Luar Dokumen Perencanaan
Dari sudut pandang ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan, praktik Ferry Irwandi merepresentasikan bentuk intervensi spasial berbasis praktik. Ia memperpendek jarak ekonomi tanpa mengubah jarak geografis. Ia juga menantang asumsi lama bahwa wilayah produsen hanya berfungsi sebagai pemasok bahan mentah, sementara kendali harga dan nilai tambah selalu berada di luar wilayah.
BACA JUGA: IMM UM Lampung Ajak Masyarakat Ikut Donasi Lewat Aksi #PrayForSumatra
Bencana memperjelas satu hal penting, bahwa sistem distribusi kita rapuh dan terlalu bergantung pada jalur lama yang tidak adaptif. Kondisi ini membutuhkan aktor-aktor yang mampu berpikir taktis dan membaca pasokan, permintaan, serta momentum.
Ferry Irwandi menunjukkan bahwa melawan batas kewilayahan bukanlah tindakan simbolik. Ia merupakan upaya konkret menjaga keseimbangan pasar, menstabilkan harga, dan membebaskan hasil bumi lokal dari sekat yang selama ini membatasinya. Bagi dunia perencanaan, pelajaran terpenting dari praktik ini sederhana namun mendasar: wilayah tidak hanya direncanakan, tetapi digerakkan. Sering kali, kesejahteraan petani tidak menunggu dokumen kebijakan, melainkan keberanian untuk menembus batas, baik di hari biasa maupun saat krisis.
