Oleh: Komang Jaka Ferdian (Pengajar di Universitas Bangka Belitung)
Daya Tarik Politik Kebutuhan Dasar
Mengapa program seperti Makan Bergizi Gratis begitu mudah menarik perhatian masyarakat? Jawabannya bukan semata-mata karena program itu dianggap baik. Daya tariknya terletak pada kemampuannya menyentuh kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.
Politik sering dibicarakan melalui pidato, survei, debat, dan janji kampanye. Namun bagi banyak orang, politik dinilai dari persoalan yang lebih nyata. Apakah harga kebutuhan pokok masih terjangkau? Apakah anak dapat terus bersekolah? Apakah uang belanja cukup sampai akhir bulan?
Di titik inilah MBG memperoleh kekuatan politiknya. Program ini masuk melalui urusan yang mudah dipahami yaitu makan. Janji tersebut jauh lebih konkret dibandingkan janji tentang reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, atau pertumbuhan ekonomi. Masyarakat tidak perlu membaca dokumen panjang untuk memahami pesan bahwa anak sekolah akan mendapat makanan. Kesederhanaan itulah yang membuat MBG kuat secara politik.
Program semacam ini juga mudah membentuk kesan bahwa negara sedang hadir. Padahal kehadiran negara tidak cukup dinilai dari pembagian makanan. Negara bisa terlihat hadir melalui MBG tetapi tetap absen dalam persoalan pendidikan yang buruk, pekerjaan yang tidak pasti, lemahnya perlindungan sosial, dan mahalnya harga pangan.
Pelaksanaan MBG tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti keberhasilan kebijakan. Bisa jadi, yang sedang berlangsung justru penyederhanaan persoalan. Masalah gizi, kemiskinan, ketimpangan, dan pendidikan dipadatkan menjadi satu program yang mudah dilihat dan ditonjolkan secara politik.
Ada makanan, anak sekolah, dapur, dan kunjungan pejabat. Semuanya tampak konkret. Kesan bahwa pemerintah peduli pun lebih mudah dibangun melalui program yang hasilnya segera terlihat daripada melalui kebijakan jangka panjang yang tidak mudah ditunjukkan kepada publik.
Memperbaiki kualitas guru, membangun sekolah yang layak, menjaga harga pangan, atau menciptakan pekerjaan membutuhkan waktu. Sebaliknya, pembagian makanan dapat segera ditampilkan sebagai bukti kerja pemerintah. MBG perlu dibaca bukan hanya sebagai program sosial tetapi juga sebagai program dengan daya tarik politik yang besar.
Personalisasi Program dan Dukungan Politik
Ketika kebutuhan paling dasar belum terpenuhi maka perhatian seseorang akan lebih banyak tersita untuk bertahan hidup. Orang yang kesulitan membeli beras tentu lebih mudah tertarik pada program yang menjanjikan makanan daripada pada pidato tentang perbaikan kelembagaan.
Hal itu bukan berarti masyarakat tidak peduli pada demokrasi. Kebutuhan yang mendesak membuat pilihan politik bergerak ke arah yang paling dekat dan paling mudah dirasakan. Inilah sebabnya program kebutuhan dasar memiliki kekuatan elektoral yang besar.
MBG tidak hanya menawarkan makanan. Program tersebut juga membawa pesan tentang perhatian dan kepedulian pemerintah. Masalah muncul ketika program publik yang seharusnya menjadi kewajiban negara dipresentasikan sebagai pemberian dari pemimpin.
Makanan yang dibagikan bukan berasal dari uang pribadi pejabat. Program itu dibiayai dari anggaran publik. Karena itu, masyarakat tidak memiliki utang politik kepada siapa pun hanya karena menjadi penerima program.
Namun program kesejahteraan mudah dipersonalisasi. Nama dan citra pemimpin dilekatkan pada program sementara pelaksanaannya ditempatkan sebagai bukti kemurahan hati penguasa. Dalam situasi seperti itu, warga tidak lagi dipandang sebagai pemilik hak, tetapi sebagai penerima bantuan. Pemerintah pun tidak tampil sebagai pelaksana kewajiban melainkan sebagai pemberi yang pantas mendapat ucapan terima kasih.
Relasi seperti ini berbahaya bagi demokrasi. Ketika bantuan diperlakukan sebagai hadiah, kritik mudah dianggap sebagai sikap tidak tahu diri. Orang yang mempertanyakan anggaran dapat dituduh tidak peduli kepada anak-anak sementara kritik terhadap pelaksanaan program dicap sebagai penolakan terhadap kepentingan rakyat.
Padahal yang perlu dipertanyakan bukan apakah anak membutuhkan makanan. Persoalannya adalah mengapa masalah gizi diselesaikan melalui model kebijakan tertentu, bagaimana anggarannya digunakan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan mengapa program tersebut begitu kuat dijadikan simbol politik.
Kebutuhan dasar mudah mengundang simpati. Justru karena itu, kebutuhan dasar mudah dimanfaatkan untuk membangun dukungan, citra, dan loyalitas.
Menguji Program Makan Bergizi Gratis
Keberhasilan MBG tidak boleh diukur hanya dari jumlah makanan yang dibagikan. Pemerintah bisa mengumumkan jutaan porsi telah sampai ke sekolah tetapi angka tersebut tidak menjawab persoalan utama.
Publik tetap perlu mengetahui siapa yang memasak, dari mana bahan makanan dibeli, siapa yang mendapat kontrak, bagaimana kebersihan dapur diawasi, dan siapa yang bertanggung jawab jika muncul masalah. Pertanyaan itu lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah kotak makan.
Program berskala besar selalu membuka ruang bagi kepentingan ekonomi dan politik. Pengadaan bahan, penyediaan dapur, distribusi, logistik, dan kontrak melibatkan anggaran yang sangat besar. Tanpa keterbukaan, program sosial seringkali mudah membuka ruang bagi praktik rente.
Masalah kualitas juga tidak dapat dianggap sepele. Makanan bergizi membutuhkan standar, pengawasan, kebersihan, variasi menu, dan penyesuaian dengan kebutuhan daerah. Istilah “bergizi” tidak boleh berhenti sebagai label dalam nama program.
Penggunaan anggaran juga harus diperdebatkan secara terbuka. Ketika dana negara dialokasikan dalam jumlah besar untuk MBG maka publik berhak mengetahui dampaknya terhadap anggaran pendidikan, kesehatan, kesejahteraan guru, dan perbaikan fasilitas sekolah. Setiap kebijakan memiliki biaya. Ketika satu program memperoleh porsi besar maka program lain dapat kehilangan ruang.
Karena itu, perdebatan tentang MBG tidak boleh dipersempit menjadi persoalan setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah MBG merupakan cara paling tepat untuk mengatasi persoalan gizi dan kerentanan ekonomi keluarga.
Apakah program ini lebih efektif dibandingkan memperkuat pendapatan keluarga, memperbaiki akses pangan, meningkatkan layanan kesehatan, atau membangun sistem perlindungan sosial yang lebih kuat?
Memberi makan anak mungkin menjawab persoalan hari ini. Namun jika kondisi ekonomi keluarganya tetap rapuh, harga pangan tetap tinggi, pekerjaan tidak pasti, dan kualitas sekolah tetap buruk program tersebut hanya menyentuh permukaan permasalahan sosial.
Di sinilah kritik terhadap MBG perlu ditempatkan. Kritik diperlukan agar kebutuhan dasar tidak dijadikan alasan untuk membenarkan kebijakan yang lemah, tidak transparan, atau sarat kepentingan politik.
Warga bukan sekadar penerima program yang harus diam dan berterima kasih. Mereka adalah pemilik anggaran negara. Karena itu, mereka berhak bertanya, mengawasi, dan menuntut pertanggungjawaban atas program yang dijalankan.
Program kebutuhan dasar memang mudah mendapat dukungan karena menyentuh kehidupan sehari-hari. Namun dukungan yang lahir dari kebutuhan tidak otomatis membuktikan bahwa program tersebut tepat, adil, dan efektif.
Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tetapi tanggung jawab itu tidak boleh digunakan untuk membeli kepatuhan. Demokrasi diuji ketika warga tetap bebas mempertanyakan siapa yang mengelola program, dari mana anggarannya berasal, siapa yang diuntungkan, dan kepentingan politik apa yang bekerja di belakangnya.
