Merapah.com – Pesisir adalah batas yang rapuh sekaligus vital. Ia menjadi penghubung antara daratan dan laut, antara ekosistem yang stabil dan kekuatan alam yang dinamis. Di Indonesia, kawasan pesisir bukan hanya titik geografis, tetapi tempat tinggal bagi puluhan juta orang yang bergantung hidup dari laut. Namun kini, wilayah ini menjadi yang paling terancam akibat perubahan iklim.
Kenaikan Muka Laut dan Ancaman Nyata bagi Indonesia
Bukan hanya sekadar abrasi dan rob, tetapi juga hilangnya daratan, rusaknya sumber penghidupan, serta terganggunya kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Ini bukan sekadar isu lingkungan—ini adalah krisis kemanusiaan. Maka yang lebih mendesak dari sekadar kesadaran adalah: apa yang harus kita lakukan sebelum semuanya tenggelam, secara harfiah maupun simbolik.
Perubahan iklim adalah krisis global, tetapi dampaknya sangat nyata dan lokal, khususnya di pesisir Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km, Indonesia memiliki salah satu wilayah pesisir terpanjang di dunia. Namun kekayaan ini kini menjadi titik paling rentan. BMKG mencatat bahwa tinggi muka laut di wilayah Indonesia naik antara 0,8 hingga 1,2 cm per tahun, jauh lebih tinggi dari rata-rata global sebelumnya (Antara, 2024).
BACA JUGA: Dampak Sampah Plastik Bagi Laut, Ekosistem Terancam
Bahkan data jangka panjang dari BMKG menunjukkan bahwa sejak 1993 hingga 2022, laju kenaikan muka laut Indonesia mencapai 4,0 ± 0,4 mm/tahun (BMKG, 2023). Laporan lain dari Kompas juga menyebutkan bahwa laju kenaikan muka laut secara global melonjak menjadi 4,7 mm per tahun pada periode 2015–2024, hampir dua kali lipat dibanding dekade sebelumnya (Kompas, 2025).
Lebih dari Sekadar Abrasi: Kerugian Ekonomi dan Sosial
Akibatnya, kawasan pesisir kita semakin sering mengalami banjir rob, abrasi, dan kerusakan lingkungan yang merusak infrastruktur dan tempat tinggal warga. Menurut kajian Bappenas dan program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), lebih dari 42 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah yang berada kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Jika tren ini terus berlanjut, maka pada tahun 2050, sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam (Bappenas, 2022).
Namun krisis ini bukan hanya persoalan fisik. Ia berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Bencana seperti rob dan abrasi merusak jalan, pelabuhan, tambak, dan rumah-rumah warga. Masyarakat kehilangan lahan produktif, tempat tinggal, dan bahkan desa mereka secara perlahan-lahan. Kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim di sektor pesisir dan laut ditaksir mencapai Rp 81,5 triliun per tahun, menurut Bappenas dalam studi nasionalnya.
Pukulan terhadap Nelayan dan Ketahanan Pangan Laut
Dampak terhadap sektor perikanan—sumber penghidupan utama masyarakat pesisir—juga sangat serius. Pemanasan laut dan pengasaman air laut telah menurunkan hasil tangkapan ikan hingga 20–25% di beberapa wilayah pesisir. Terumbu karang rusak, dan habitat ikan bergeser. Ini memaksa nelayan melaut lebih jauh dan lebih lama, menghabiskan lebih banyak biaya, dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan mereka. Banyak nelayan tradisional akhirnya meninggalkan profesi mereka, beralih menjadi buruh kasar atau migran, dan mengalami tekanan sosial baru.
Secara sosial, masyarakat pesisir menghadapi tekanan ganda: ancaman kehilangan rumah dan tempat tinggal, serta kerusakan tatanan sosial-budaya. Mereka yang tinggal di wilayah langganan rob, seperti Semarang Utara, Pekalongan, dan Demak, harus beradaptasi hidup dalam genangan. Anak-anak bersekolah di tengah banjir, warga membangun rumah panggung dari kayu dan beton seadanya. Dalam jangka panjang, banyak dari mereka akhirnya terpaksa melakukan migrasi paksa, meninggalkan desa yang telah mereka tempati turun-temurun. Namun tak semua bisa pergi. Bagi sebagian besar, tidak ada tempat tujuan. Maka mereka memilih bertahan.
Meski demikian, bukan berarti tidak ada harapan. Kisah seperti yang terjadi di Desa Rejosari, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, memberi pelajaran berharga. Seorang warga bernama Pasijah memilih bertahan di rumahnya yang dikelilingi rob. Daripada pasrah, ia menanam sekitar 15.000 pohon mangrove setiap tahun selama dua dekade terakhir untuk menahan abrasi dan mengurangi dampak rob (Reuters, 2025). Mangrove menjadi solusi berbasis alam yang efektif, murah, dan berkelanjutan. Peneliti menemukan bahwa hutan mangrove menyerap karbon 4–5 kali lebih banyak dari hutan tropis biasa, sekaligus menahan gelombang dan mengikat tanah secara efektif.
BACA JUGA: Fakta Sampah di Pulau Pasaran: 64 Persen Plastik, 149 Ton per Tahun
Harapan dari Alam: Peran Strategis Mangrove
Namun, langkah seperti ini belum cukup jika tidak didukung kebijakan yang berpihak. Terlalu banyak proyek tanggul dan pembangunan infrastruktur keras yang dilakukan tanpa konsultasi atau partisipasi masyarakat lokal. Bahkan dalam beberapa kasus, proyek-proyek ini justru memperburuk kerusakan lingkungan atau merampas ruang hidup warga. Ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang tidak berbasis keadilan ekologis hanya akan menciptakan krisis baru.
Maka, yang dibutuhkan adalah pendekatan adaptasi iklim yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Selain solusi teknis seperti tanggul atau sistem drainase, kita perlu memperluas investasi pada solusi berbasis alam seperti restorasi mangrove, pemulihan terumbu karang, dan konservasi lahan basah. Kita juga harus memberdayakan masyarakat pesisir secara ekonomi, seperti melalui pelatihan usaha alternatif, ekowisata komunitas, atau budidaya berkelanjutan. Diversifikasi mata pencaharian adalah kunci untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap guncangan iklim.
Relokasi terencana (managed retreat) bisa menjadi opsi terakhir untuk wilayah yang sudah tidak layak huni. Pemerintah harus merelokasi masyarakat secara manusiawi, adil, dan berbasis hak—bukan dengan menggusur paksa. Pemerintah juga wajib menyediakan tempat tinggal yang layak, membuka akses mata pencaharian baru, dan menjamin perlindungan sosial bagi warga yang dipindahkan.
Pesisir sebagai Prioritas Masa Depan Berkelanjutan
Kita juga harus mengubah cara pandang terhadap wilayah pesisir. Selama ini pesisir sering dianggap sebagai “ruang belakang”, tempat pembuangan limbah atau lokasi proyek reklamasi yang menguntungkan investor. Padahal, pesisir adalah titik strategis untuk ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan penyeimbang ekologi. Jika kita ingin membangun masa depan yang berkelanjutan, maka pesisir harus menjadi prioritas, bukan korban pembangunan.
Akhirnya, menghadapi perubahan iklim adalah soal pilihan dan tanggung jawab bersama. Kita bisa memilih menunggu, menunda, dan menyalahkan satu sama lain. Atau kita bisa mulai bergerak: mengubah pola hidup, mendukung kebijakan ramah lingkungan, dan berdiri bersama masyarakat yang paling terdampak. Apa yang terjadi di pesisir hari ini adalah cermin dari masa depan kita semua. Dan jika kita tidak bertindak sekarang, maka cepat atau lambat, daratan tempat kita berpijak pun bisa hilang seperti garis pantai yang terus terkikis ombak.
