Tulang Bawang — Forkom Nettral Provinsi Lampung bersama nelayan Kuala Teladas melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Tulang Bawang pada Rabu (22/10/2025).
Pertemuan ini membahas isu penting yang berdampak pada masyarakat pesisir, termasuk persoalan perempuan pengolah hasil perikanan di Kuala Teladas dan Sungai Burung.
Isu Administrasi, Ekonomi, dan Kebijakan Gillnet
Pada sesi awal, nelayan menyampaikan kendala administrasi terkait pas kecil dan Elektronik Bukti Kepemilikan Kapal (E-BKP). Selain itu, Poklahsar menghadapi tantangan sarana, prasarana, dan akses pasar. Nelayan juga menyoroti dampak kebijakan larangan jaring gillnet terhadap ekspor rajungan ke Amerika Serikat.
BACA JUGA: Harga Emas Naik! Cek Daftar Lengkap Harga Galeri24 vs UBS
Bapak Eko dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kuala Teladas mengungkapkan kekhawatirannya.
“Saat ini kami para nelayan rajungan kecil sangat terdampak jika nantinya kebijakan larangan ekspor rajungan ke AS yang ditangkap dengan jaring gillnet benar-benar diterapkan, kami akan kehilangan pekerjaan dan bagaimana nasib keluarga kami. Dalam 1 pampang saja, biasanya ada 3 KK yang mencari rajungan dengan alat tangkap jaring,” ujarnya.
Kelompok perempuan nelayan juga menyampaikan aspirasinya. Ibu Upi dari Poklahsar Kuala Teladas menjelaskan kondisi produksi olahan perikanan.
“Saat ini kami dari Poklahsar sudah mempunyai produk olahan dari rajungan, ikan, dan juga udang. Tapi kami masih mengalami kesulitan terkait dengan sarana dan prasarana. Selain itu, untuk pasar penjualan produk itu juga belum ada,” jelasnya.
Lingkungan Pesisir dan Respons DPRD
Forkom Nettral kemudian menyoroti kerusakan mangrove di Kuala Teladas dan Sungai Burung. Mereka juga membahas meningkatnya konflik antar nelayan akibat alat tangkap tidak ramah lingkungan.
Selanjutnya, mereka menyinggung persoalan bank sampah di Sungai Burung yang terkendala pengepul yang hanya menerima besi dan menolak plastik.
BACA JUGA: Teater Kurusetra Unila Melaju ke Festival Teater Indonesia 2025
Ketua Komisi II DPRD Tulang Bawang, Bapak Desi Andriansa, menanggapi seluruh aspirasi tersebut.
“Kami sangat berterimakasih kepada Mitra Bentala yang sudah mendampingi nelayan-nelayan di Kuala Teladas dan Sungai Burung. Saya juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Untuk semua isu dan permasalahan yang disampaikan tadi sudah kami terima. Saran dari kami, nanti ke depannya dibuat rincian yang lebih jelas terkait kebutuhan dan dinas mana yang harus dituju. Kami akan menjembatani pertemuan dengan dinas-dinas terkait agar proses penanganannya bisa lebih cepat,” tegasnya.
Forkom Nettral berharap audiensi ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat pesisir. Mereka mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada nelayan kecil.
