Merapah.com – Sektor perhotelan Lampung mendapat angin segar usai Mendagri Tito izinkan Pemda gelar kegiatan di hotel. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Pemda boleh gelar kegiatan di hotel.
Pemerintah menegaskan kebijakan ini saat menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di NTB, Rabu (4/6/2025).
BACA JUGA: Strategi Bisnis Red Ocean vs Blue Ocean: Bertarung atau Ciptakan Pasar Sendiri?
Tito menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak melarang penyelenggaraan seluruh kegiatan di hotel atau restoran. Menurutnya, kebijakan anggaran Pemda harus seimbang antara efisiensi dan keberlangsungan sektor swasta lokal.
“Kita harus pikirkan hotel, restoran, karyawan, dan rantai pasok makanan yang mendukung kegiatan kita,” ujarnya.
Tito menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan untuk terus menghidupkan sektor perhotelan.
Ia menegaskan bahwa meskipun anggaran dikurangi, kegiatan harus tetap berjalan dan tidak boleh dihentikan seluruhnya.
“Silakan mengadakan pertemuan di hotel selama kegiatan itu bermanfaat dan tidak berlebihan,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemda memilih hotel atau restoran yang nyaris kolaps akibat minim kegiatan pemerintah.
“Kalau swastanya tidak hidup, jangan harap perekonomian bisa melompat,” tegasnya.
BACA JUGA: Kemnaker Hapus Syarat Usia Kerja, Rekrutmen Kini Wajib Bebas Diskriminasi
Praktisi Perhotelan Lampung Sambut Baik Arahan Mendagri
Pernyataan Tito disambut positif pelaku industri perhotelan, termasuk GM Rosa Hostel Bandar Lampung, Harry Hardianto. Harry mengatakan kebijakan ini jadi angin segar bagi sektor perhotelan Lampung yang sempat terpuruk.
“Pernyataan Pak Tito sangat melegakan bagi kami pelaku sektor perhotelan Lampung,” kata Harry, Rabu (4/6/2025).
Ia menuturkan, kegiatan pemerintah seperti rapat dan pelatihan merupakan tulang punggung okupansi hotel Lampung.
Penghentian kegiatan membuat kamar hotel kosong, ruang rapat sunyi, dan ekonomi lokal terpukul.
“Warung, penyedia makanan, sopir angkutan, semuanya kehilangan penghasilan karena kegiatan Pemda dihentikan,” jelasnya.
Menurut Harry, kebijakan ini menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan pemulihan sektor riil di masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dukung ekonomi lokal, bukan sekadar penghematan di atas kertas.
“Saat APBD mendukung sektor riil seperti hotel dan restoran, peredaran uang di masyarakat ikut naik,” ujarnya.
Pemerintah bisa memulihkan okupansi hotel Lampung jika menjalankan kebijakan ini secara tepat.
Mendorong Pariwisata dan Ekonomi Komunitas
Harry juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap promosi pariwisata Lampung secara lebih luas.
“Lampung punya potensi pariwisata luar biasa, tapi infrastrukturnya butuh perhatian dan dukungan nyata,” katanya.
Pemda bisa mendorong promosi wisata dengan kembali menggunakan hotel untuk kegiatan resmi. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha bisa jadi dasar pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.
“Kami siap memberikan pelayanan profesional dan efisien untuk mendukung kegiatan pemerintah,” ucapnya.
Ia menegaskan komitmen Rosa Hostel serta pelaku perhotelan lainnya menjaga mutu dan efisiensi biaya.
“Dengan pelayanan efisien, kegiatan Pemda bisa hemat tanpa mengorbankan kualitas,” tegas Harry.
BACA JUGA: Update Donasi Solidaritas 1 Miliar Lampung untuk Palestina Tembus Rp639 Juta
Titik Balik Sektor Perhotelan Lampung
Harry optimistis kebijakan anggaran Pemda ini bisa menjadi titik balik pemulihan sektor perhotelan Lampung. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi.
“Terima kasih kepada Bapak Mendagri dan Presiden RI atas perhatian terhadap sektor swasta,” ujarnya.
Menurutnya, keberpihakan seperti ini penting agar perekonomian daerah bisa bangkit secara inklusif.
“Kami harap kolaborasi ini terus berjalan dan jadi fondasi kuat pertumbuhan ekonomi ke depan,” tutupnya.
