Lampung, Merapah.com — Dengan fokus tema diskusi “Pendalaman Kebutuhan dan Tantangan Pembiayaan Sektor Prioritas di Provinsi Lampung“, Bank Indonesia Perwakilan Lampung mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Radisson Hotel, Senin, 9 Februari 2026.
Forum diskusi tersebut, diikuti oleh 17 peserta mewakili unsur Asosiasi Profesi, BUMN, dan perusahaan – perusahaan dari berbagai bidang yang beroperasi di wilayah Lampung.
Pada sesi awal, diskusi dibuka oleh Bimo Efyanto sebagai Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Provinsi Lampung. Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional, ekonomi tumbuh 5,11% (YoY). Sementara, untuk capaian pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28% (YoY).
Angka capaian pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut, menurutnya cukup fantastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Adapun sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi tersebut yakni dari sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan.
Di sesi berikutnya, disampaikan oleh Ety Elyati selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Lampung, bahwa OJK menitikberatkan pada pembiayaan kredit bagi pelaku usaha. Kredit diprediksi tumbuh kisaran level 8% – 11%.
BACA JUGA: Langkah Bank Indonesia Meredam Perubahan Cepat dan Menjaga Stabilitas Rupiah
Forum ini, menurutnya sangat penting untuk mengetahui situasi usaha terkini. Di mana semua pihak dapat mem-breakdown dam menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi juga menangkap peluang kedepan. Forum itu juga menjadi media brainstorming bersama seluruh peserta diskusi.
Sementara itu, Achmad Subarkah sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung mengatakan FGD hari ini, untuk mengumpulkan informasi dan data dari pelaku usaha yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. Beberapa aspek penting yakni bagaimana sisi pembiayaan dan regulasi, baik dari daerah maupun pusat yang dirasa belum pas atau saling tumpang tindih.
“Maka kami dari BI akan menyimpulkan untuk disampaikan ke pemangku kebijakan baik di daerah atau pusat,” ujar dia.
Salah satu peserta diskusi yaitu Hairul Efendi yang merupakan pengembang atau developer menyoroti bahwa masih terbuka lebar peluang pasar properti residensial. Mengingat masih besarnya angka backlog perumahan di Lampung yaitu 270.147 dan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikisaran 113 ribu.
Sementara itu, Erson Agustinus perwakilan dari DPD Real Estat Indonesia (REI) Lampung menyorot masalah besarnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 yaitu sebanyak 350.000 unit.
Artinya, tahun ini diharapkan pengembang yang ada di Lampung dapat terus meningkatkan produksi rumah subsidi Lampung dari tahun sebelumnya terbangun dan akad KPR 5.948 unit, sekiranya di tahun 2026 bisa mencapai target pembangunan 8000 an unit.
Selanjutnya, dengan adanya Kredit Program Perumahan (KPP) dapat lebih memacu pengembang untuk memperoleh kredit lahan dan kredit konstruksi dari pihak perbankan Lampung.
Kemudian, perwakilan asosiasi pariwisata mengusulkan bahwa perlunya regulasi yang dapat memudahkan usaha sektor wisata untuk membuka peluang lebih besar lagi di tahun 2026.
Hal itu senada dengan apa yang disampaikan pelaku usaha di sektor lainnya seperti pertanian, peternakan serta perkebunan. Para peserta diskusi itu menyampaikan hal serupa.
Pada intinya, di tahun 2026, semua pihak sepakat, bahwa ekonomi Lampung memiliki prospek yang cerah.
