BANDAR LAMPUNG, Merapah.com — Rencana menjadikan pesisir Bandar Lampung sebagai Waterfront City kembali digaungkan Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut kawasan pesisir dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, terutama dengan memperpanjang lama tinggal wisatawan dan mendorong lebih banyak perputaran uang di daerah.
Namun, di balik ambisi tersebut, pekerjaan rumahnya tidak kecil: tata ruang yang belum terintegrasi, keterbatasan aset pemerintah, kepentingan industri dan pelabuhan, hingga nasib masyarakat pesisir serta ekosistem mangrove.
Gagasan itu disampaikan Mirza dalam Seminar Nasional “Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
Mirza menilai persoalan utama pariwisata Lampung bukan semata-mata jumlah wisatawan. Tantangannya adalah membuat wisatawan memiliki alasan untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang di Lampung.
Menurut dia, rata-rata wisatawan menghabiskan sekitar Rp2 juta dengan lama tinggal hanya 1,3 hari. Jika lama tinggal meningkat menjadi 1,5 hari, kontribusi ekonomi sektor pariwisata diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp55 triliun menjadi Rp70 triliun.
Bahkan, jika rata-rata lama tinggal bisa mencapai dua hari, nilainya disebut berpotensi menembus Rp100 triliun.
“Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang tinggal lebih lama, belanja lebih banyak, maka ekonominya tumbuh,” kata Mirza.
Bukan Sekadar Membuat Pesisir Cantik
Bagi Mirza, Waterfront City bukan sekadar proyek mempercantik wajah pesisir. Konsep tersebut harus mampu menciptakan pengalaman wisata yang membuat orang bertahan lebih lama.
Ia mencontohkan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Lampung Selatan dan Pesawaran. Sebagian wisatawan hanya menghabiskan beberapa jam untuk menikmati destinasi, kemudian kembali ke Bandar Lampung.
“Jadi numpang, lihat, foto-foto, balik lagi. Karena experience-nya enggak ada dan lain-lain, itu menjadi permasalahan utama,” ujarnya.
Karena itu, pengembangan kawasan pesisir diarahkan menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang lebih luas. Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan hingga Tanggamus tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Setiap kawasan didorong memiliki karakter berbeda. Lampung Selatan diarahkan dengan konsep kawasan eksklusif dan pengembangan ITDC, Pesawaran dengan kawasan wisata terpadu, sementara Bandar Lampung diproyeksikan melalui Waterfront City.
Tantangan Terbesar Ada di Pesisir
Persoalannya, pesisir Bandar Lampung bukan ruang kosong yang siap dibangun.
Kawasan tersebut telah menjadi ruang hidup berbagai kelompok dan aktivitas ekonomi. Ada kawasan industri, permukiman, aktivitas kepelabuhanan, nelayan, Pulau Pasaran hingga ekosistem mangrove.
Kondisi tersebut membuat Waterfront City tidak cukup dibangun berdasarkan satu desain atau masterplan.
Mirza bahkan mengakui gagasan Waterfront City sebenarnya bukan hal baru. Wacana tersebut telah muncul sekitar 15 tahun lalu, tetapi belum juga terealisasi karena banyaknya kepentingan yang berada di kawasan pesisir.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh Kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan masterplan ini, swasta harus sepakat dengan masterplan ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan persoalan mendasar proyek ini: siapa yang akan mengendalikan arah pembangunan kawasan pesisir dan bagaimana memastikan kepentingan ekonomi tidak menggeser kepentingan publik?
Investasi Didorong, Aset Pemerintah Terbatas
Dari sisi investasi, pemerintah menawarkan kepastian tata ruang dan berbagai insentif.
Mirza menyebut Pemkot Bandar Lampung hanya memiliki sekitar 1,5 hektare lahan di kawasan yang akan dikembangkan. Keterbatasan aset tersebut membuat pemerintah perlu menggunakan aset yang ada sebagai anchor untuk memancing masuknya investasi swasta.
BACA JUGA: Waterfront City Lampung: Belajar dari Tiga Kota Dunia, Wujudkan Pesisir yang Adil dan Bersih
Hotel, pusat perbelanjaan dan fasilitas pariwisata lainnya diharapkan tumbuh melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, BUMD, badan usaha dan investor.
Pemkot Bandar Lampung juga disebut memberikan insentif investasi, salah satunya berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat mencapai 30 hingga 50 persen, tergantung kebijakan dan jenis investasinya.
“Seketika ini kita lagi berlomba-lomba memberikan insentif agar swasta itu bangun,” ujar Mirza.
Tetapi insentif saja tidak cukup.
Investor membutuhkan kepastian mengenai tata ruang, status lahan, regulasi, infrastruktur hingga model bisnis. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan insentif tidak hanya menguntungkan investor, tetapi menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.
Jangan Sampai Nelayan dan Mangrove Jadi Korban
Di titik inilah pembangunan Waterfront City menghadapi ujian paling penting.
Mirza menegaskan aspek lingkungan dan sosial harus menjadi prioritas. Masyarakat pesisir, nelayan dan ekosistem mangrove tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan yang baru dibahas setelah proyek berjalan.
“Isu lingkungan dan isu sosial itu harus terdepan. Mitigasi kita nomor satu adalah lingkungan harus paling dijaga, sosial harus dijaga,” tegasnya.
Pemprov Lampung juga meminta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) membantu menyusun penyesuaian pola ruang kawasan pesisir Bandar Lampung.
Langkah tersebut penting agar Waterfront City tidak berhenti sebagai gambar indah di atas masterplan. Pemerintah perlu menerjemahkannya menjadi proyek yang jelas, bertahap dan terukur.
Quick Wins Jadi Penentu
Mirza mendorong adanya quick wins atau proyek awal yang realistis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pendekatan ini penting untuk menghindari Waterfront City kembali menjadi wacana jangka panjang seperti yang terjadi selama belasan tahun terakhir.
Sebab, keberhasilan Waterfront City pada akhirnya bukan hanya diukur dari berdirinya hotel, pusat perbelanjaan atau kawasan komersial baru.
Ukuran keberhasilannya harus lebih jauh: apakah wisatawan benar-benar tinggal lebih lama, apakah UMKM pesisir ikut tumbuh, apakah nelayan tetap memiliki ruang hidup, apakah mangrove terlindungi, dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari perubahan kawasan tersebut.
Dengan demikian, Waterfront City Bandar Lampung bukan sekadar proyek pembangunan kawasan pesisir, melainkan pertaruhan tata kelola kota.
Jika kolaborasi lintas pemerintah, investor dan masyarakat mampu diwujudkan, pesisir dapat menjadi wajah baru ekonomi Lampung.
Namun jika pembangunan hanya berorientasi pada investasi dan estetika kawasan, Waterfront City berisiko menjadi proyek properti baru yang justru menjauhkan masyarakat dari ruang pesisirnya sendiri.
Kini tantangannya bukan lagi apakah Waterfront City perlu dibangun.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: Waterfront City ini akan dibangun untuk siapa?
