Oleh: Dr.Eng. Dadang Hartabela
Dosen Arsitektur Institut Teknologi Sumatera
Ada kota yang membelakangi air. Ada pula kota yang menjadikan air sebagai bagian dari kehidupan warganya.
Perbedaannya bukan sekadar persoalan desain. Lebih jauh, perbedaan itu menyangkut bagaimana sebuah kota memandang lingkungan, ekonomi, ruang publik, dan masyarakatnya.
Karena itu, pernyataan Gubernur Lampung dalam seminar “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” pada 20 Agustus 2026 patut mendapat perhatian.
“Kita tidak hanya ingin memiliki pesisir. Kita ingin menata pesisir.”
Kalimat tersebut sederhana, tetapi memiliki makna yang besar.
Menata pesisir bukan sekadar membangun jalan di tepi laut, membuat promenade, menghadirkan restoran, hotel, atau bangunan ikonik. Menata pesisir berarti menentukan bagaimana lingkungan dijaga, bagaimana ruang publik disediakan, bagaimana ekonomi lokal tumbuh, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.
Sebagai akademisi arsitektur dan lulusan PhD Teknik Lingkungan dari Jepang, saya melihat gagasan Waterfront City Lampung sebagai peluang besar. Namun, ada satu hal yang perlu kita sepakati sejak awal:
Waterfront yang berhasil bukanlah waterfront yang paling megah, melainkan yang paling hidup, bersih, inklusif, dan mampu bertahan menghadapi perubahan zaman.
Untuk mewujudkannya, Lampung tidak harus belajar dari satu kota saja. Pengalaman sejumlah kota dunia menunjukkan bahwa waterfront dapat dibangun melalui pendekatan yang berbeda.
Tiga di antaranya memberikan pelajaran yang sangat relevan: Kitakyushu, Bilbao, dan George Town di Penang.
Kitakyushu: Waterfront Dimulai dari Lingkungan yang Sehat
Jika Lampung ingin membangun pesisir yang bersih dan berkelanjutan, Kitakyushu di Jepang merupakan salah satu kota yang menarik untuk dipelajari.
Kitakyushu pernah menjadi salah satu pusat industri berat Jepang. Perkembangan industri pada masa lalu membawa persoalan pencemaran lingkungan yang serius. Namun, kota ini kemudian melakukan transformasi melalui kerja sama antara pemerintah, industri, masyarakat, dan perguruan tinggi.
Pengalaman tersebut berkembang menjadi berbagai program lingkungan, termasuk Kitakyushu Eco-Town Project yang diluncurkan pada 1997. Program ini mengembangkan industri daur ulang dan sistem ekonomi sirkular. Pemerintah kota juga mendorong jejaring industri lingkungan serta kerja sama dengan universitas untuk membangun sistem pemanfaatan sumber daya yang lebih berkelanjutan.
BACA JUGA: Waterfront City Bandar Lampung: Janji Besar Mirza, Ujian Ada di Tata Ruang dan Kepentingan Pesisir
Pelajaran terpenting bagi Lampung bukanlah meniru bentuk fisik Kitakyushu.
Pelajarannya adalah cara berpikirnya.
Kawasan pesisir tidak dapat dipisahkan dari sistem lingkungan kota. Sampah dari permukiman, limbah aktivitas ekonomi, drainase, sungai, hingga aktivitas pelabuhan pada akhirnya dapat bermuara ke laut.
Karena itu, membangun waterfront tanpa memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan dari hulu adalah pekerjaan yang tidak lengkap.
Kita tentu tidak ingin membangun promenade yang indah hari ini, lalu beberapa tahun kemudian kembali berhadapan dengan persoalan sampah dan pencemaran.
Waterfront yang baik harus dimulai dari air yang bersih.
Bilbao: Ketika Kawasan Industri Menjadi Ruang Publik dan Identitas Kota
Pelajaran kedua datang dari Bilbao, Spanyol.
Bilbao pernah menghadapi persoalan akibat kemunduran industri. Salah satu kawasan yang mengalami perubahan besar adalah Abandoibarra, kawasan bekas industri dan fasilitas pelabuhan di sepanjang Sungai Nervión.
Transformasinya bukan sekadar membangun satu gedung ikonik.
Melalui perencanaan kawasan, area bekas galangan kapal, fasilitas pelabuhan, dan jalur kereta diubah menjadi promenade, taman tepi sungai, ruang rekreasi, serta kawasan aktivitas ekonomi dan budaya.
Pekerjaan utama dimulai pada 1998. Salah satu tonggak awalnya adalah pembukaan promenade Abandoibarra, Ribera del Nervión Park, dan Pedro Arrupe Footbridge pada 2003.
Tentu saja, Guggenheim Museum kemudian menjadi ikon yang sangat kuat.
Namun, justru di sinilah kita perlu belajar dengan benar.
Keberhasilan Bilbao bukan hanya karena Guggenheim.
Ruang terbuka, taman, jalur pedestrian, transportasi publik, fasilitas budaya, dan konektivitas kawasan dengan sungai merupakan bagian dari transformasi yang lebih besar. Bahkan dalam master plan Abandoibarra, sekitar dua pertiga kawasan dialokasikan untuk taman dan ruang terbuka.
Bagi Lampung, pesan ini sangat penting.
Kita tidak perlu mencari “Guggenheim Lampung”.
Yang perlu kita cari adalah identitas Lampung sendiri.
Apa yang membuat waterfront Lampung berbeda dari waterfront Jakarta, Surabaya, Penang, atau kota lainnya?
Jawabannya mungkin ada pada sejarah, budaya, kuliner, kerajinan, aktivitas nelayan, lanskap, hingga karakter masyarakat pesisir Lampung.
Arsitektur dapat menjadi ikon. Tetapi identitas kota lahir dari hubungan antara bangunan, ruang publik, budaya, dan kehidupan masyarakat.
George Town, Penang: Menjaga Heritage, Menghidupkan Waterfront
Kota ketiga yang menarik untuk dipelajari adalah George Town di Penang, Malaysia.
Pengalaman George Town memberikan pelajaran yang berbeda. Waterfront di kota ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah perdagangan, warisan budaya, ruang publik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Salah satu contoh terbarunya adalah North Seafront Programme, sebuah program regenerasi kawasan civic heart George Town yang menghubungkan Fort Cornwallis, Padang Kota Lama, Town Hall, City Hall, Dewan Sri Pinang, dan kawasan waterfront.
Program tersebut tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik. Pendekatannya menggabungkan konservasi heritage, ruang publik, pengembangan kota, serta keterlibatan masyarakat.
Pada Juli 2026, Fort Cornwallis dibuka kembali setelah proses konservasi dan regenerasi selama sekitar satu dekade. Salah satu elemen yang menarik adalah pengembalian moat bersejarah yang kini juga berfungsi sebagai bagian dari pengelolaan air hujan, pendinginan kawasan, dan dukungan terhadap biodiversitas.
Hal lain yang menarik adalah pembangunan kembali Astaka Kota Selera yang tetap mempertahankan seluruh 26 kios pedagang yang sudah ada.
Artinya, regenerasi kawasan tidak harus berarti menghilangkan aktivitas ekonomi lokal.
Inilah pelajaran penting untuk Lampung:
Revitalisasi tidak harus menghapus kehidupan yang sudah ada.
Sebaliknya, kehidupan lokal dapat menjadi kekuatan utama waterfront.
Nelayan, pedagang kecil, kuliner lokal, komunitas, seni, dan budaya tidak seharusnya dipandang sebagai penghambat pembangunan. Jika dirancang dengan baik, semuanya justru dapat menjadi bagian dari identitas dan daya tarik kawasan.
Tiga Kota, Tiga Pelajaran
Jika ketiga kota tersebut disederhanakan, kita mendapatkan tiga pelajaran penting.
Kitakyushu mengajarkan tentang lingkungan dan ekonomi sirkular.
Bilbao mengajarkan tentang regenerasi kawasan dan identitas kota.
George Town mengajarkan tentang heritage, ruang publik, dan kehidupan masyarakat.
Ketiganya memiliki konteks yang berbeda. Karena itu, Lampung tidak perlu meniru salah satunya secara mentah.
Yang perlu kita adopsi adalah prinsipnya.
Waterfront Lampung Harus Adil
Di sinilah saya kira diskusi tentang Waterfront City Lampung perlu diperluas.
Jangan hanya bertanya:
“Apa yang akan kita bangun di tepi laut?”
Tetapi tanyakan juga:
“Untuk siapa kita membangunnya?”
Jika waterfront hanya dapat dinikmati oleh pengunjung restoran, hotel, atau kawasan komersial, maka kita belum benar-benar membangun ruang publik.
Waterfront harus menyediakan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat.
Ada ruang untuk berjalan kaki. Ada tempat duduk. Ada ruang bermain anak. Ada akses bagi lansia dan penyandang disabilitas. Ada ruang bagi UMKM. Ada tempat bagi aktivitas masyarakat pesisir.
Dan yang paling mendasar: masyarakat tidak seharusnya merasa menjadi tamu di ruang publik yang berada di pesisir mereka sendiri.
Jangan Lupakan Sampah
Ada satu persoalan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat menentukan masa depan waterfront Lampung: sampah.
Kita sering berbicara tentang estetika waterfront—paving, lampu, lanskap, bangunan, dan street furniture.
Namun, semua itu akan kehilangan makna jika sampah terus mengalir dari daratan menuju sungai dan laut.
Karena itu, pengembangan waterfront harus terhubung dengan sistem pengelolaan sampah kota.
Mulai dari pemilahan di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, hingga pengendalian sampah yang masuk ke badan air.
Di sinilah pengalaman Kitakyushu menjadi relevan.
Waterfront bukan tempat terakhir untuk membersihkan sampah. Waterfront harus menjadi bagian dari sistem yang mencegah sampah sampai ke laut.
Waterfront Juga Harus Siap Menghadapi Perubahan Iklim
Pesisir merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim.
Karena itu, pembangunan waterfront Lampung juga harus memperhitungkan banjir, pasang laut, abrasi, gelombang ekstrem, peningkatan suhu, serta perubahan pola hujan.
Solusinya tidak selalu berupa beton.
Mangrove, vegetasi pesisir, ruang terbuka hijau, permukaan berpori, sistem drainase yang baik, serta ruang yang mampu menampung air dapat menjadi bagian dari strategi adaptasi.
Pengalaman George Town bahkan menunjukkan bagaimana elemen heritage dapat diintegrasikan dengan fungsi ekologis dan ketahanan iklim. Moat Fort Cornwallis yang dikembalikan tidak hanya berfungsi sebagai elemen sejarah, tetapi juga membantu pengelolaan air hujan, pendinginan kawasan, dan biodiversitas.
Ini menunjukkan bahwa heritage, ruang publik, dan ketahanan iklim tidak harus berjalan sendiri-sendiri.
Saatnya Membentuk Kolaborasi
Membangun Waterfront City tidak mungkin dikerjakan oleh satu institusi.
Pemerintah memiliki kewenangan dan kapasitas kebijakan.
IAI dan IALI dapat berkontribusi dalam desain arsitektur, lanskap, dan ruang publik.
PII dapat memperkuat aspek infrastruktur, drainase, sanitasi, struktur, serta mitigasi risiko.
Pelaku usaha dan pengembang dapat menjadi bagian dari investasi.
Perguruan tinggi dapat menyediakan data, penelitian, simulasi, dan evaluasi.
Sementara itu, masyarakat pesisir memiliki pengetahuan lokal yang tidak selalu tercatat dalam laporan teknis.
Mereka tahu di mana air biasanya naik. Mereka tahu bagaimana arus berubah. Mereka tahu lokasi sampah berkumpul. Mereka tahu bagaimana kawasan tersebut digunakan dari pagi hingga malam.
Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya diundang dalam acara sosialisasi.
Mereka perlu dilibatkan dalam proses perencanaan.
Akademisi pun seharusnya tidak hanya hadir sebagai konsultan yang membenarkan keputusan. Akademisi harus menjadi mitra kritis yang mampu mengingatkan ketika pembangunan mulai keluar dari prinsip keberlanjutan dan keadilan.
Jangan Sekadar Membangun Tepi Laut
Lampung memiliki peluang besar untuk membangun waterfront yang menjadi kebanggaan masyarakat.
Namun, kita perlu menghindari satu kesalahan mendasar: menganggap waterfront city sama dengan membangun sebanyak mungkin di dekat laut.
Waterfront bukan sekadar kumpulan bangunan di tepi air.
Ia adalah hubungan antara kota dan air, manusia dan lingkungan, ekonomi dan ruang publik, masa lalu dan masa depan.
Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa meter promenade yang dibangun atau berapa besar investasi yang masuk.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah airnya lebih bersih?
Apakah masyarakat dapat menikmati ruang tersebut dengan aman dan nyaman?
Apakah UMKM dan masyarakat pesisir memperoleh manfaat?
Apakah anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas dapat mengaksesnya?
Apakah identitas Lampung semakin kuat?
Dan apakah kawasan tersebut mampu bertahan menghadapi perubahan iklim?
Jika jawabannya ya, maka kita tidak sekadar sedang membangun waterfront.
Kita sedang membangun kota yang lebih baik.
Visi “Menata Pesisir, Membangun Masa Depan” karena itu harus menjadi lebih dari sekadar slogan pembangunan.
Kitakyushu menunjukkan bahwa lingkungan yang rusak dapat dipulihkan melalui kolaborasi.
Bilbao menunjukkan bahwa kawasan industri yang kehilangan fungsi dapat dihidupkan kembali menjadi ruang publik dan pusat aktivitas kota.
George Town menunjukkan bahwa regenerasi waterfront dapat berjalan bersama konservasi heritage, aktivitas ekonomi lokal, dan kehidupan masyarakat.
Kini giliran Lampung menentukan jalannya sendiri.
Kita tidak perlu membuat waterfront yang paling megah di Indonesia.
Kita perlu membuat waterfront yang paling mencerminkan Lampung: bersih, terbuka, adil, berkarakter, tangguh terhadap perubahan iklim, dan benar-benar hidup bersama masyarakatnya.
Karena pesisir bukan batas kota.
Pesisir adalah masa depan kota.
