MERAPAH.COM, BANDAR LAMPUNG – Rembuk Pemuda Lampung mengecam dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila). Mereka mendesak pihak rektorat segera mengambil langkah konkret dan memastikan penanganan perkara berjalan secara objektif, transparan, serta akuntabel.
Ketua Rembuk Pemuda Lampung, Alvin Rahmat Dani, mengatakan dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bukan persoalan sepele. Menurutnya, kasus tersebut berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keselamatan mahasiswa, integritas dunia pendidikan, serta tanggung jawab institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman.
“Kampus seharusnya menjadi ruang yang menjunjung tinggi nilai intelektualitas, moralitas, etika, dan kemanusiaan. Tidak boleh ada ruang bagi segala bentuk kekerasan, pelecehan, intimidasi, maupun penyalahgunaan relasi kuasa, terlebih jika terjadi dalam hubungan antara tenaga pendidik dan mahasiswa,” ujar Alvin yang juga merupakan aktivis mahasiswa Unila.
Pemuda asal Kotabumi tersebut menilai hubungan antara dosen dan mahasiswa semestinya dibangun atas dasar profesionalitas, tanggung jawab akademik, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Menurutnya, ketimpangan posisi dan kewenangan tidak boleh dimanfaatkan untuk merugikan atau melanggar hak orang lain.
Alvin menegaskan, penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam upaya perlindungan korban, penanganan perkara, serta pemenuhan hak korban dan saksi.
Selain itu, ia mengingatkan Universitas Lampung memiliki tanggung jawab untuk menjalankan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut mantan Wakil Presiden Mahasiswa Unila tersebut, pihak kampus tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian penanganan dan pertanggungjawaban.
Atas persoalan tersebut, Alvin menyampaikan enam tuntutan kepada pihak Universitas Lampung.
Pertama, mendesak Rektor Universitas Lampung mengambil langkah konkret dan serius dalam menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual tersebut. Proses pemeriksaan harus berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan akuntabel.
Kedua, mendesak Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) bekerja secara independen dan profesional serta terbebas dari intervensi maupun konflik kepentingan.
Ketiga, meminta perlindungan maksimal terhadap korban dan pelapor, termasuk jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari intimidasi, diskriminasi, tekanan, dan tindakan pembalasan.
Keempat, menuntut agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diduga terlibat. Kedudukan, jabatan, maupun status akademik tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses pemeriksaan dan penegakan aturan.
Kelima, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Lampung, termasuk memastikan mekanisme pengaduan mudah diakses dan memiliki sistem pengawasan yang efektif.
Keenam, meminta Universitas Lampung menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.
Alvin menegaskan, keberpihakan terhadap korban harus tetap berjalan beriringan dengan prinsip objektivitas dan asas praduga tak bersalah. Setiap dugaan harus diperiksa secara serius, korban wajib mendapatkan perlindungan, dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai nama baik institusi dijadikan alasan untuk menutupi persoalan. Justru, integritas sebuah perguruan tinggi diuji dari keberaniannya mengungkap, memeriksa, dan menyelesaikan setiap persoalan secara adil dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menilai dunia pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang menormalisasi kekerasan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Mahasiswa harus merasa aman dalam menempuh pendidikan, bukan justru dihantui ketakutan terhadap pihak yang seharusnya menjadi pendidik dan pembimbing.
Sebagai bagian dari elemen kepemudaan di Provinsi Lampung, Rembuk Pemuda Lampung menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, berkeadilan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
“Tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada impunitas. Tidak boleh ada kompromi terhadap kekerasan seksual. Rembuk Pemuda Lampung berdiri bersama upaya perlindungan korban dan penegakan keadilan,” pungkas Alvin.
