Oleh: Erson Agustinus (Pengamat Ekonomi)
Pandangan mengenai pentingnya figur ekonom sebagai Wakil Presiden merupakan topik yang sangat menarik dan relevan dalam diskursus pembangunan ekonomi Indonesia.
Secara historis dan struktural, kehadiran pemimpin yang memiliki latar belakang ekonomi kuat di jajaran eksekutif tertinggi memang membawa beberapa dinamika dan keuntungan strategis, di antaranya; Kepastian Arah Kebijakan Fiskal dan Moneter, Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Investasi serta Mitigasi Krisis Global. Beberapa figur yang layak untuk menempati jabatan Wakil Presiden diantaranya:
Burhanudin Abdullah
Seorang ekonom senior, akademisi, dan tokoh penting dalam dunia kebijakan fiskal serta moneter Indonesia. Lahir di Garut, Jawa Barat, pada 10 Juli 1947, ia memiliki rekam jejak yang panjang di berbagai posisi strategis pemerintahan dan lembaga keuangan negara, beliau meniti karier di Bank Indonesia Sebelum memimpin bank sentral, ia meniti karier dari bawah di Bank Indonesia, memegang berbagai posisi penting mulai dari urusan riset ekonomi, moneter, hingga direktorat luar negeri.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekuin (2001), Ia sempat mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Gubernur Bank Indonesia (2003–2008), Burhanuddin menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia ke-12. Pada masa kepemimpinannya, ia juga bertindak sebagai Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF) mewakili Indonesia.
Sri Mulyani Indrawati
Sosok Sri Mulyani Indrawati telah menorehkan sejarah sebagai pejabat publik yang melintasi berbagai masa kepemintahan presiden di Indonesia, serta memegang peran kunci di lembaga keuangan global. Adapun beberapa posisi penting yang pernah dijabat antara lain; Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2010), era Presiden Joko Widodo & Presiden Prabowo Subianto (2014 – 2025), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2004–2005).
Managing Director dan Chief Operating Officer Bank Dunia (2010–2016);
Menjadi wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tertinggi kedua di Bank Dunia. Di sana, ia bertanggung jawab atas operasional lembaga tersebut di berbagai negara berkembang di seluruh dunia.
Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya memiliki pengalaman luas di berbagai kementerian strategis, terutama yang berkaitan dengan koordinasi ekonomi, kemaritiman, dan investasi.
Beberapa jabatan strategis di bidang ekonomi keuangan dan investasi tekah diemban olehnya antara lain; Menjadi Staf Khusus Menko Perekonomian dan anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) (2010–2014), Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP) (2015), serta Staf Khusus di Kemenko Polhukam dan Kemenko Kemaritiman.
Deputi Kemenko Marves; Menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
Ketua Dewan Komisioner LPS; Dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada September 2020 untuk memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna menjaga stabilitas dan kepercayaan sistem perbankan nasional hingga 2025.
Menteri Keuangan; Dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (mulai September 2025) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, hingga akhirnya di reshuffle di September 2026.
Prof. Dr. Anggito Abimanyu, S.E., M.Sc
Seorang ekonom, akademisi, dan birokrat senior asal Indonesia. Ia dikenal luas atas rekam jejaknya yang panjang di bidang keuangan publik, kebijakan fiskal, serta pengelolaan lembaga strategis negara.
Pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 sebelum akhirnya berpindah tugas memimpin LPS.
Perry Warjiyo
Beliau seorang ekonom, akademisi, dan bankir senior Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia dikenal sebagai salah satu tokoh sentral yang memimpin kebijakan moneter Indonesia melalui berbagai tantangan ekonomi global, mulai dari pandemi COVID-19 hingga ketidakpastian geopolitik dan inflasi global, pernah menduduki habatan antara lain:
Sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF) (2007–2010), mewakili suara negara-negara Asia Tenggara (SEA Group) di tingkat global.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (2013–2018), hingga akhirnya diangkat nenjadi Gubernur Bank Indonesia (2018 – 2025).
Muhammad Chatib Basri
Adalah salah satu ekonom, akademisi, dan teknokrat terkemuka di Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang di sektor publik maupun swasta. Beliau dikenal luas karena keahliannya di bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan kebijakan fiskal.
Beberapa jabatan tang petnah beluau emban antara lain:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal / BKPM (2012–2013); Berperan penting dalam menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dan mempermudah perizinan usaha di Indonesia.
Menteri Keuangan Republik Indonesia (2013–2014); Diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggantikan Agus Martowardojo. Selama masa jabatannya, beliau berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian global dan gejolak pasar keuangan akibat taper tantrum Amerika Serikat.
Efektifitas Pendelegasian Tugas Wapres
Memang di sisi lain, efektivitas seorang Wakil Presiden juga sangat bergantung pada pembagian tugas (delegasi) yang diberikan oleh Presiden, soliditas koalisi politik di parlemen, serta kemampuan eksekusi lintas sektoral, mengingat pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari stabilitas politik, hukum, dan birokrasi.







