Assoc.Prof. Dr. Ita Fionita, SE, MM
Prodi Manajemen IIB Darmajaya, Lampung
Merapah.com – Pariwisata Indonesia sedang bergerak ke arah yang semakin menarik: desa tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang produksi pertanian, perkebunan, perikanan, atau tempat tinggal masyarakat, tetapi mulai ditempatkan sebagai ruang pengalaman wisata. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa per 1 Juli 2025 terdapat 6.111 desa wisata yang tersebar di Indonesia. Angka tersebut memperlihatkan bahwa gagasan membangun ekonomi dari desa melalui pariwisata bukan lagi wacana kecil, melainkan sebuah gerakan nasional. Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga daerah lain telah memiliki ratusan desa wisata yang dikembangkan dengan karakter masing-masing.
Kementerian juga menempatkan desa wisata sebagai instrumen untuk membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi kreatif, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah. Bahkan, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 diikuti 4.573 desa wisata, sebuah gambaran betapa besar antusiasme masyarakat Indonesia menggali potensi ekonomi dari desa.
Fenomena tersebut penting dibaca bukan sekadar sebagai perkembangan sektor pariwisata, tetapi sebagai perubahan paradigma pembangunan ekonomi. Ketika wisatawan datang ke sebuah desa, uang yang dibelanjakan tidak berhenti di loket tiket. Ia dapat mengalir kepada pemilik homestay, pengemudi lokal, pedagang makanan, pengrajin, petani, nelayan, kelompok seni, pemandu wisata, pengelola parkir, pelaku UMKM, hingga anak-anak muda yang bekerja sebagai pengelola media sosial desa. Dengan kata lain, desa wisata menciptakan rantai nilai ekonomi. Karena itu, ukuran keberhasilan desa wisata seharusnya bukan semata-mata jumlah wisatawan yang datang, tetapi seberapa besar manfaat ekonomi yang tinggal di desa dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
Dalam konteks inilah Lampung sesungguhnya memiliki peluang yang sangat besar. Data Kementerian Pariwisata mencatat Lampung memiliki 139 desa wisata per April 2025. Jumlah ini bukan angka yang kecil. Lampung bahkan berada di atas sejumlah provinsi yang selama ini lebih sering diasosiasikan dengan destinasi wisata. Namun, pertanyaan pentingnya bukan berapa banyak desa wisata yang tercatat, melainkan berapa banyak yang benar-benar telah menjadi destinasi, memiliki produk wisata yang kuat, dikunjungi secara konsisten, dikelola secara profesional, dan mampu menciptakan pendapatan baru bagi masyarakat desa.
Lampung memiliki bentang potensi yang nyaris lengkap. Ada desa yang memiliki kekuatan budaya dan tradisi, desa yang berada di kawasan pesisir dengan panorama laut, desa dengan potensi ekowisata, desa yang memiliki kerajinan tangan, desa dengan produk pertanian dan perkebunan, hingga desa yang mempunyai kekayaan kuliner. Lampung juga memiliki identitas rasa yang dapat menjadi kekuatan ekonomi wisata, mulai dari seruit, olahan hasil laut, aneka pangan lokal, hingga kopi Lampung yang telah memiliki nama di tingkat nasional. Jika seluruh potensi tersebut dikemas sebagai pengalaman wisata, bukan sekadar sebagai komoditas, maka desa-desa di Lampung dapat memiliki alasan yang kuat untuk dikunjungi.
Masalahnya, potensi belum otomatis menjadi produk. Sebuah pantai yang indah belum tentu menjadi destinasi wisata. Sebuah tradisi yang unik belum tentu dipahami wisatawan. Kerajinan yang bagus belum tentu memiliki pasar. Kopi yang berkualitas belum tentu menghasilkan nilai ekonomi yang besar bagi petani jika hanya dijual sebagai bahan mentah. Begitu pula kuliner khas Lampung tidak akan menjadi daya tarik wisata apabila hanya disajikan sebagai makanan, tanpa cerita, pengalaman, identitas, dan sistem pemasaran yang membuat wisatawan ingin datang, mencoba, membeli, dan menceritakannya kembali.
Di sinilah gap pengembangan desa wisata Lampung perlu dibicarakan secara jujur. Kita relatif kaya potensi, tetapi belum selalu kuat dalam mengubah potensi menjadi pengalaman wisata yang bernilai ekonomi. Banyak desa memiliki daya tarik, tetapi belum memiliki positioning yang jelas. Banyak kelompok masyarakat memiliki keterampilan, tetapi belum memiliki model bisnis. Banyak destinasi memiliki pemandangan, tetapi belum memiliki paket perjalanan. Ada produk UMKM, tetapi belum terintegrasi dengan aktivitas wisata. Ada akun media sosial, tetapi belum menjadi mesin pemasaran. Ada kelembagaan desa wisata, tetapi belum semuanya memiliki kemampuan manajemen, pelayanan, pencatatan keuangan, pengembangan produk, dan pengelolaan pengalaman wisatawan secara profesional.
Padahal, kerangka pengembangan desa wisata yang digunakan pemerintah sebenarnya telah memberikan arah yang cukup jelas. Dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), misalnya, desa wisata tidak hanya dilihat dari daya tarik. Ada amenitas, digitalisasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, serta resiliensi atau keberlanjutan. Artinya, desa wisata yang kuat bukanlah desa yang hanya memiliki objek foto yang bagus. Ia harus mampu memberikan pengalaman yang nyaman, dikelola oleh masyarakat, dipromosikan secara digital, menghasilkan aktivitas ekonomi, dan tetap menjaga lingkungan serta budaya. Dengan demikian, pekerjaan rumah Lampung bukan mencari potensi baru, melainkan mengubah potensi yang sudah ada menjadi ekosistem ekonomi wisata yang hidup.
Kita dapat belajar dari Desa Penglipuran di Bali. Desa ini menjadi contoh bagaimana karakter lokal dapat diubah menjadi daya tarik yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa harus kehilangan identitas. Penglipuran dikenal melalui tata ruang tradisional, arsitektur rumah, adat istiadat, kebersihan lingkungan, hutan bambu, kerajinan, dan kehidupan masyarakatnya. Desa ini bahkan tercatat sebagai salah satu pemenang UN Tourism Best Tourism Villages 2023. Pada 2024, Penglipuran mencatat 1.023.143 kunjungan wisatawan, meningkat dari 956.425 kunjungan pada 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebuah desa dapat menjadi destinasi wisata berskala besar ketika memiliki identitas yang kuat dan mampu mengemas kehidupan lokal sebagai pengalaman wisata.
Namun, meniru Penglipuran secara mentah bukanlah jalan yang tepat. Lampung tidak harus menjadi Bali, dan desa-desa Lampung tidak perlu menjadi replika Penglipuran. Justru kekuatan Lampung ada pada keunikannya sendiri. Desa pesisir Lampung harus menjual pengalaman pesisir Lampung. Desa dengan tradisi budaya harus menghidupkan cerita dan praktik budaya lokal. Desa penghasil kopi harus membawa wisatawan mengenal kebun, proses panen, pengolahan, roasting, hingga menikmati kopi dalam suasana desa. Desa penghasil kerajinan harus memungkinkan wisatawan bukan hanya membeli produk, tetapi melihat proses pembuatannya dan, bila memungkinkan, mencoba membuatnya sendiri. Desa kuliner dapat menjadikan seruit dan pangan lokal sebagai pengalaman gastronomi yang menceritakan sejarah dan karakter masyarakat Lampung.
Kuncinya adalah menggeser cara berpikir dari ‘menjual objek’ menjadi ‘menjual pengalaman’. Wisatawan modern tidak selalu mencari tempat yang paling megah. Mereka mencari cerita, keaslian, interaksi, pengalaman, dan sesuatu yang tidak mereka dapatkan di tempat lain. Karena itu, desa wisata Lampung harus mulai bertanya: apa yang hanya bisa dilakukan wisatawan di desa kami? Apa yang hanya bisa mereka rasakan di sini? Cerita apa yang hanya dimiliki masyarakat kami? Produk apa yang dapat mereka bawa pulang sebagai kenangan? Dan, yang paling penting, siapa saja warga yang memperoleh manfaat ekonomi dari setiap kunjungan wisatawan?
Jika pertanyaan tersebut dapat dijawab, maka desa wisata dapat menjadi mesin ekonomi lokal. Bayangkan satu paket wisata desa berbasis kopi. Wisatawan datang, membayar transportasi lokal, mengikuti tur kebun, belajar memetik kopi, melihat proses pengolahan, menikmati kopi, membeli biji kopi dan produk turunannya, makan siang dengan menu lokal, lalu menginap di homestay. Satu kunjungan melibatkan petani, pemandu, pengelola homestay, pemilik warung, pengemudi, pengrajin, hingga pemuda yang mengelola promosi digital. Inilah yang disebut multiplier effect pariwisata. Nilai ekonomi tidak terkonsentrasi pada satu pelaku, tetapi menyebar ke banyak rumah tangga.
Hal yang sama dapat diterapkan pada desa wisata pesisir. Jangan berhenti pada menjual pemandangan pantai atau tiket masuk. Bangun paket pengalaman: menyaksikan matahari terbit, belajar kehidupan nelayan, menikmati hasil laut, mencoba aktivitas bahari, mencicipi kuliner pesisir, membeli produk olahan ikan, dan menginap di rumah warga. Dengan desain seperti itu, nelayan bukan hanya menjadi penonton wisata, tetapi pelaku utama. Perempuan desa dapat mengembangkan kuliner dan produk olahan. Anak muda dapat menjadi pemandu, fotografer, pengelola konten, atau operator aktivitas wisata. Desa akhirnya tidak sekadar menerima wisatawan, tetapi membangun ekonomi dari wisatawan.
Begitu pula dengan desa wisata budaya. Budaya tidak boleh diperlakukan hanya sebagai pertunjukan ketika wisatawan datang. Budaya adalah identitas. Jika dikemas dengan benar, wisatawan dapat belajar sejarah desa, mengikuti aktivitas tradisional, mengenal musik dan tari, memahami filosofi rumah atau ruang adat, mencicipi makanan tradisional, dan membeli kerajinan. Dengan demikian, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi tidak harus dipertentangkan. Justru pariwisata dapat menjadi salah satu alasan ekonomi bagi generasi muda untuk tetap mempelajari dan mengembangkan budaya lokal.
Persoalan berikutnya adalah digitalisasi. Desa wisata Lampung harus hadir di layar sebelum hadir di peta perjalanan wisatawan. Wisatawan hari ini mencari destinasi melalui mesin pencari, TikTok, Instagram, YouTube, Google Maps, dan berbagai platform perjalanan. Karena itu, desa wisata tidak cukup hanya memiliki papan nama. Ia membutuhkan identitas digital. Foto dan video harus berkualitas. Cerita harus konsisten. Informasi harga dan paket harus jelas. Lokasi harus mudah ditemukan. Reservasi harus sederhana. Testimoni wisatawan perlu dikelola. Anak muda desa dapat mengambil peran besar di sini. Mereka tidak harus meninggalkan desa untuk mendapatkan pekerjaan di ekonomi digital; mereka justru dapat membangun pekerjaan digital dari desanya sendiri.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu berhenti melihat desa wisata sebagai proyek sektoral. Desa wisata merupakan urusan lintas sektor. Dinas pariwisata memang memiliki peran penting, tetapi pengembangan desa wisata juga berkaitan dengan pekerjaan umum, transportasi, UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, pendidikan, kebudayaan, komunikasi dan informatika, hingga pemerintah desa. Jika masing-masing bekerja sendiri, desa akan menerima banyak program tetapi tidak memiliki ekosistem. Yang dibutuhkan adalah satu peta jalan bersama: desa mana yang menjadi prioritas, apa keunggulan produknya, siapa target pasarnya, apa infrastruktur yang dibutuhkan, siapa pengelolanya, bagaimana model bisnisnya, dan bagaimana dampak ekonominya diukur.
Lampung juga membutuhkan pendekatan klaster. Tidak semua desa harus menjadi destinasi yang sama. Beberapa desa dapat dikembangkan sebagai koridor wisata budaya. Desa lain sebagai koridor pesisir. Ada klaster kopi dan agro-wisata, klaster kerajinan, serta klaster kuliner. Desa-desa yang berdekatan dapat saling melengkapi sehingga wisatawan tidak hanya tinggal dua atau tiga jam, tetapi terdorong menghabiskan satu atau beberapa hari. Inilah cara memperbesar lama tinggal wisatawan dan memperbesar belanja wisatawan di tingkat lokal.
Yang tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia. Desa wisata yang berhasil membutuhkan kemampuan hospitality, storytelling, guiding, bahasa asing, digital marketing, pengelolaan keuangan, keamanan wisata, kebersihan, hingga manajemen konflik. Pelatihan tidak boleh berhenti pada seminar satu hari dengan sertifikat. Pendampingan harus berlangsung sampai produk benar-benar dijual, wisatawan benar-benar datang, dan masyarakat benar-benar memperoleh pendapatan. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, perbankan, dan platform digital dapat membentuk model pendampingan pentahelix yang berkelanjutan.
Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Kampus tidak seharusnya hanya datang ke desa untuk melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat dalam waktu singkat. Kampus dapat membantu melakukan pemetaan potensi, menyusun business model, menghitung dampak ekonomi, mengembangkan strategi pemasaran, membuat standard operating procedure, melatih SDM, membantu digitalisasi, dan mengevaluasi kepuasan wisatawan. Dengan pendekatan tersebut, pengetahuan akademik dapat diterjemahkan menjadi kemampuan praktis masyarakat. Desa menjadi laboratorium inovasi, sementara kampus memperoleh ruang nyata untuk menjalankan tridarma.
Tetapi ada satu hal yang harus dijaga: jangan sampai desa wisata justru membuat masyarakat kehilangan kendali atas desanya sendiri. Pengembangan pariwisata harus berangkat dari prinsip community-based tourism. Masyarakat harus menjadi pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat. Jika wisata berkembang tetapi keuntungan hanya dinikmati segelintir investor, maka tujuan pembangunan ekonomi desa menjadi kehilangan makna. Karena itu, model pembagian manfaat, kepemilikan usaha, penggunaan pendapatan desa, dan keterlibatan kelompok perempuan serta pemuda harus dirancang sejak awal.
Penglipuran juga memberikan pelajaran penting tentang batas pertumbuhan. Keberhasilan sebuah desa wisata dapat melahirkan tantangan baru berupa kepadatan pengunjung, tekanan lingkungan, perubahan sosial, dan risiko komersialisasi budaya. Penelitian tentang Penglipuran menunjukkan bahwa meningkatnya kunjungan dapat memberikan dampak ekonomi positif, tetapi juga menimbulkan risiko daya dukung atau over carrying capacity. Artinya, Lampung tidak perlu mengejar jumlah wisatawan semata. Yang harus dikejar adalah kualitas kunjungan, lama tinggal, belanja wisatawan yang masuk ke masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan serta budaya.
Karena itu, saya membayangkan Lampung ke depan memiliki satu atau beberapa ‘Penglipuran versi Lampung’, bukan dalam bentuk tiruan, tetapi dalam kualitas pengelolaan dan kekuatan identitasnya. Kita dapat memiliki desa budaya yang dikenal karena keaslian tradisinya. Kita dapat memiliki desa kopi yang menjadi tempat wisatawan belajar perjalanan kopi dari kebun sampai cangkir. Kita dapat memiliki desa pesisir yang terkenal karena pengalaman kehidupan nelayan dan kuliner lautnya. Kita dapat memiliki desa kerajinan yang membuat wisatawan pulang membawa produk sekaligus cerita. Kita dapat memiliki desa kuliner yang membuat seruit dan pangan lokal menjadi pengalaman gastronomi yang dicari wisatawan.
Untuk mewujudkannya, Lampung memerlukan keberanian memilih. Tidak semua desa harus dikembangkan sekaligus. Pilih beberapa desa yang memiliki kombinasi terbaik antara potensi, masyarakat, aksesibilitas, kelembagaan, dan komitmen. Berikan pendampingan intensif selama beberapa tahun. Bangun produk, bukan sekadar infrastruktur. Bangun cerita, bukan hanya papan nama. Bangun pasar, bukan hanya event. Dan ukur keberhasilan dengan indikator yang konkret: jumlah usaha baru, pendapatan masyarakat, jumlah tenaga kerja lokal, omzet UMKM, lama tinggal wisatawan, tingkat kunjungan ulang, serta kontribusi ekonomi bagi desa.
Pada akhirnya, desa wisata bukan sekadar strategi mendatangkan wisatawan. Ia adalah strategi mendekatkan pembangunan ekonomi kepada masyarakat. Ketika seorang wisatawan membeli kopi dari petani lokal, menginap di rumah warga, makan di warung desa, menggunakan jasa pemandu setempat, membeli kerajinan perempuan desa, dan membayar atraksi budaya yang dikelola masyarakat, maka pariwisata sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rekreasi: ia sedang mendistribusikan peluang ekonomi.
Lampung tidak kekurangan desa yang memiliki cerita. Yang kita perlukan adalah cara untuk membuat cerita itu ditemukan, dialami, dihargai, dan dibayar secara layak oleh pasar. Jika potensi desa budaya, pesisir, kerajinan, kopi, kuliner, pertanian, dan kekayaan alam dapat dikembangkan dalam satu ekosistem yang dikelola masyarakat, desa wisata dapat menjadi salah satu lokomotif ekonomi Lampung. Kita tidak perlu menunggu desa-desa Lampung menjadi seperti Bali. Kita hanya perlu memastikan bahwa setiap desa menemukan keunikan dirinya, mengelolanya secara profesional, memasarkannya secara cerdas, dan menjadikan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses.
Sebab, ukuran paling penting dari sebuah desa wisata bukanlah seberapa viral sebuah tempat, melainkan seberapa banyak keluarga yang kehidupannya menjadi lebih baik setelah wisatawan datang. Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang membuat desa tetap hidup, budaya tetap tumbuh, lingkungan tetap terjaga, dan uang berputar di antara warga. Dari sanalah pembangunan ekonomi yang sesungguhnya bermula: dari desa, dari potensi lokal, dan dari masyarakat yang menjadi pemilik masa depannya sendiri.
