Bandar Lampung, Merapah.com — Pemerintah pusat menambah kuota program perbaikan rumah tidak layak huni di Provinsi Lampung menjadi 11 ribu unit pada 2026.
Tambahan kuota itu diumumkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait saat puncak perayaan HUT ke-54 Realestat Indonesia di Graha Wangsa, Bandar Lampung, Kamis malam, 7 Mei 2026.
Dalam sambutannya di hadapan ratusan pengurus dan anggota REI dari seluruh Indonesia, Maruarar mengatakan tambahan kuota diberikan setelah melihat masih tersedianya alokasi program serta tingginya kebutuhan rumah layak huni di Lampung.
“Barusan saya cek masih ada sisa kuota, saya tambahkan dari 9.500 jadi 11.000 bedah rumah buat Lampung,” kata Maruarar.
BACA JUGA: Ara Ajak REI Bangun 10 Kota Baru, Salah Satunya Bernama Kota REI
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung dinilai siap menjalankan program tersebut. Penambahan kuota diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menilai sektor properti di Lampung memiliki prospek yang baik seiring pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di jajaran tertinggi di Sumatera.
“Semoga bisa mengungkit pertumbuhan lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia, Joko Suranto mengatakan momentum HUT ke-54 REI dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pelaku usaha properti dan pemerintah dalam mendukung program perumahan rakyat.
Menurut Joko, REI juga terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan sektor perumahan, termasuk program rumah subsidi dan perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
BACA JUGA: Ketua DPD REI Papua Barat Daya Apresiasi Sambutan Hangat Pemprov Lampung di HUT Ke-54 REI
“Kami isi dengan silaturahmi. Dari Aceh sampai Papua, dari Jogja sampai Sulawesi Utara, semuanya berkumpul,” kata Joko.
Selain agenda perayaan, REI sebelumnya juga menggelar investor gathering dan berdiskusi dengan pemerintah daerah terkait potensi investasi serta pertumbuhan ekonomi Lampung yang dinilai positif bagi industri properti nasional.
Dalam pidatonya, Maruarar turut menyinggung sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor perumahan subsidi, mulai dari layanan perizinan hingga persoalan SLIK OJK yang sempat menghambat masyarakat memperoleh akses pembiayaan rumah.
