BANDAR LAMPUNG, Merapah.com– Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Rycko Menoza, menegaskan komitmennya untuk ikut mendorong kemajuan pembangunan Kota Bandar Lampung melalui harmonisasi dengan pemerintah kota. Ia menilai sinergi antara partai politik, legislatif, dan eksekutif diperlukan agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari perhatian Rycko terhadap perkembangan Kota Bandar Lampung. Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas sektor, termasuk melalui peran Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Bandar Lampung.
Sebagai langkah awal, Rycko mengundang jajaran Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandar Lampung untuk mendengarkan pandangan mereka mengenai perkembangan pembangunan dan berbagai isu yang tengah menjadi perhatian di daerah.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun masukan sekaligus membahas bagaimana Golkar dapat berkontribusi dalam mendorong kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rycko menegaskan, Golkar pada prinsipnya mendukung pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Namun, dukungan tersebut tetap disertai sikap kritis dan masukan konstruktif apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.
“Pada prinsipnya, partai mendukung pemerintah. Namun, kami juga akan memberikan koreksi sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan. Harapannya, sisa masa jabatan kepala daerah dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Bandar Lampung,” ujarnya.
Kritisi dan Kaji Pinjaman ke Bank Pasar oleh Pemkot Bandar Lampung
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah rencana penambahan pinjaman melalui Bank Pasar. Rycko menilai penggunaan dana pinjaman perlu dikaji secara cermat, terutama terkait alokasi anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap tambahan pembiayaan harus memiliki peruntukan yang jelas dan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kita perlu melihat secara cermat ke mana alokasi anggaran tersebut diarahkan. Jangan sampai dana yang tersedia tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sementara masih banyak kebutuhan pembangunan yang perlu dipenuhi,” tegasnya.
Ia menekankan, perencanaan dan penggunaan anggaran perlu memperhatikan prioritas pembangunan, pemerataan manfaat, serta kebutuhan warga. Dengan begitu, kebijakan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada tersedianya anggaran, tetapi juga pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi Rycko, harmonisasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan dan kontrol politik. Sebaliknya, komunikasi yang baik perlu berjalan beriringan dengan evaluasi agar kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang mendukung kepentingan publik.
Melalui koordinasi dengan fraksi di DPRD dan komunikasi dengan pemerintah kota, Golkar Bandar Lampung ingin mengambil bagian dalam mendorong pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Rycko berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pada sektor tertentu, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
