Merapah.com, Bandar Lampung– Upaya peningkatan kualitas UMKM di Lampung terus bergerak.
Rumah BUMN Provinsi Lampung membuka peluang kolaborasi strategis dengan SIG Laboratory.
SIG Laboratory menjajaki kerja sama untuk mendorong peningkatan mutu produk UMKM.
Fokus kolaborasi mencakup uji laboratorium pangan, seperti masa kadaluarsa dan informasi nilai gizi kemasan.
Pertemuan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, di Rumah BUMN Bandar Lampung, Jalan Raden Gunawan.
Alvian dan Aji hadir mewakili SIG Laboratory. Berdasarkan kartu nama, keduanya menjabat sebagai Sales Executive.
BACA JUGA: UMKM Lampung: Kripze Food Indonesia Bidik Pasar Nasional dari Metro
SIG Laboratory Tawarkan Solusi Uji Pangan
CEO Rumah BUMN Provinsi Lampung, Lispiansi Lestari, menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal pengenalan layanan.
Ia menilai layanan tersebut relevan dengan kebutuhan UMKM.
“SIG Laboratory ini bergerak di bidang uji pangan, seperti pengecekan masa kadaluarsa produk dan informasi nilai gizi. Ini sangat relevan bagi UMKM, karena banyak pelaku usaha yang masih menentukan masa kadaluarsa produknya secara manual,” ujar Lispiansi.
Selain itu, ia melihat banyak UMKM masih kebingungan mencantumkan label gizi. Karena itu, kehadiran laboratorium menjadi solusi konkret.
“Banyak UMKM yang sebenarnya ingin mencantumkan label gizi di kemasannya, tapi tidak tahu harus ke mana dan bagaimana prosedurnya. Ternyata SIG Laboratory bisa membantu proses tersebut,” katanya.
BACA JUGA: Es Durian dan Alpukat Bang Rico: UMKM Lokal Lampung yang Bawa Inovasi Segar di Dunia Minuman Tradisional
Kolaborasi Libatkan BBPOM dan Stakeholder
Selanjutnya, Lispiansi menegaskan kolaborasi tidak boleh berhenti pada tahap perkenalan. Ia mendorong realisasi kerja sama dalam kegiatan nyata.
“Kami berharap ada kolaborasi yang mempertemukan SIG Laboratory, BBPOM, dan UMKM. Misalnya melalui event atau sosialisasi bersama terkait cara mengurus pendaftaran BPOM, cara menentukan masa kadaluarsa produk, hingga proses pengujian nilai gizi,” jelasnya.
Ia menambahkan kolaborasi lintas stakeholder sangat dibutuhkan. Pendampingan terarah akan memudahkan UMKM meningkatkan legalitas produk.
Data UMKM dan Tantangan Akses
Berdasarkan data RumahBUMN.id, sekitar 4.500 UMKM terdata di Provinsi Lampung. Namun, Lispiansi mengakui potensi data ganda masih terjadi.
“Data yang ada memang sekitar 4.500 UMKM, tetapi masih ada kemungkinan double data karena satu UMKM bisa terdaftar di tiga Rumah BUMN sekaligus,” ungkapnya.
Ia menegaskan Rumah BUMN membutuhkan kolaborasi nyata dari berbagai pihak. Dukungan konkret akan memperkuat ekosistem UMKM daerah.
BACA JUGA: UMKM Wajib Tahu! Branding UMKM Bisa Cegah Perang Harga
“Rumah BUMN sangat membutuhkan kolaborasi yang konkret, terutama dari pihak-pihak yang bisa membantu UMKM berkembang melalui pelatihan bersamVERSI GENERAL SAJA SEPERTI OPTIMIS DLL
a maupun akses ke stakeholder terkait,” ujarnya.
Lispiansi juga menyoroti kendala akses informasi di tingkat kabupaten. Banyak UMKM belum mengetahui jalur pengurusan perizinan dan pengujian produk.
“UMKM di kabupaten sering kali kesulitan mengetahui harus menghubungi siapa ketika ingin mengurus perizinan atau pengujian produk. Bahkan fasilitator pun kadang belum memiliki akses langsung. Karena itu kami aktif melakukan audiensi dengan stakeholder yang relevan untuk pengembangan UMKM,” jelasnya.
Sebagai penutup, ia berharap rencana kolaborasi segera terwujud. Ia ingin UMKM memiliki akses yang jelas dan mudah.
“Mudah-mudahan event kolaborasi ini bisa segera terlaksana dan UMKM memiliki jalur yang jelas ketika ingin menguji kadaluarsa, nilai gizi, maupun mengurus pendaftaran BPOM,” pungkasnya.
