Oleh: Putri Fajar Andini
BANDAR LAMPUNG, Merapah.com — Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Mitra Bentala menyoroti lemahnya tindakan tegas pemerintah terhadap pihak yang diduga melakukan aktivitas yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove di Provinsi Lampung.
Direktur Mitra Bentala, Rizani, mengatakan pihaknya menyoroti kasus kematian ratusan pohon mangrove berukuran besar di kawasan pesisir Petengoran, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
Menurutnya, hingga kini belum terlihat adanya sanksi tegas dari pemerintah terhadap pihak yang diduga melakukan aktivitas yang menyebabkan kematian pohon-pohon mangrove tersebut.
“Ini jelas ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku terkait perlindungan mangrove,” kata Rizani.
Ia menilai ketegasan pemerintah diperlukan untuk memberikan efek jera sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Penanganan kasus tersebut, menurut dia, jangan sampai berhenti hanya pada kegiatan penanaman mangrove kembali.
“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut hingga akhirnya hilang begitu saja atau dianggap selesai hanya dengan penanaman mangrove kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Manager Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Mitra Bentala, Mashabi, mengatakan pemerintah dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam menangani dugaan kerusakan mangrove di pesisir Petengoran.
Mashabi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi langsung ke lapangan. Dari hasil pemantauan, ditemukan ratusan pohon mangrove berukuran besar dan tinggi yang mengalami kematian. Sebagian pohon tersebut diperkirakan telah berusia sekitar 50 tahun.
Ia menduga kematian mangrove tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambakan yang berada di sekitar kawasan hutan mangrove.
Mashabi mengakui pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melakukan peninjauan ke lokasi. Namun, hingga kini, menurut dia, belum terlihat tindakan tegas terhadap pihak yang diduga menyebabkan kerusakan tersebut.
“Ini menjadi pertanyaan banyak pihak, ada apa sebenarnya yang terjadi,” kata Mashabi.
Ia berharap pemerintah menggunakan kewenangannya untuk memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan dan ekosistem mangrove.
Menurut Mashabi, ketegasan pemerintah juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pesisir yang selama ini aktif melakukan upaya perlindungan mangrove di wilayahnya.
“Kalau tidak ada ketegasan pemerintah, kami khawatir masyarakat yang selama ini aktif menjaga mangrove merasa apa yang mereka lakukan sia-sia. Padahal, masyarakat justru membantu kebijakan pemerintah dalam perlindungan mangrove,” ujarnya.
Mangrove Berkaitan dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir
Mashabi menegaskan keberadaan mangrove memiliki arti penting bagi masyarakat pesisir. Karena itu, kerusakan mangrove tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir.
“Bagi masyarakat pesisir, keberadaan mangrove sangat penting untuk keberlangsungan kehidupannya. Jika ada pihak yang diduga melakukan perusakan hingga pohon mangrove mati, berarti sama saja mengancam kehidupan masyarakat pesisir,” katanya.
Ia juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Mangrove.
Menurutnya, aturan tersebut perlu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung, dalam memperkuat perlindungan ekosistem mangrove.
“Jika ada pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan perusakan mangrove, sanksi tegas harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Minta Evaluasi Aktivitas Pertambakan
Mashabi juga mengusulkan adanya moratorium terhadap sejumlah aktivitas usaha, termasuk pertambakan di wilayah pesisir yang berpotensi berdampak terhadap ekosistem mangrove.
Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan lingkungan dan tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun ekosistem sekitar.
“Jika tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan lingkungan, aktivitas harus dihentikan, diberikan kewajiban untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan, serta sanksi hukum diberikan sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya.
Ia menambahkan, langkah serupa perlu diterapkan terhadap aktivitas lain yang berpotensi mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Lampung.
Mashabi mengatakan kasus di pesisir Petengoran bukan merupakan kejadian pertama. Mitra Bentala sebelumnya juga menemukan persoalan serupa di sejumlah lokasi lain, termasuk alih fungsi kawasan mangrove untuk berbagai aktivitas usaha.
Namun, menurut dia, persoalan tersebut masih membutuhkan ketegasan dari pemerintah daerah agar perlindungan mangrove tidak berhenti pada kegiatan rehabilitasi, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan, penegakan aturan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
