Mouriska Pratiwi | Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan, Universitas Pamulang
Seorang siswa SMP di Surabaya baru-baru ini viral di media sosial karena menangis di depan kelas bukan karena dihukum guru, melainkan karena ia dipaksa tampil dalam mata pelajaran yang sama sekali bukan dunianya. Kejadian kecil itu menampar kita dengan pertanyaan besar: sudahkah sekolah, dengan segala kewenangan otonominya lewat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), benar-benar hadir untuk setiap siswa yang unik?
BACA JUGA: 600 Tanaman Melon Hidroponik di Green House SPP Lampung, Jadi Media Belajar hingga Peluang Komersial
MBS: Bukan Sekadar Angka di Dasbor
MBS hadir dengan janji yang mulia , yaitu memberikan sekolah keleluasaan untuk merancang ekosistem belajar yang bermakna. Namun dua dekade setelah implementasinya di Indonesia, kita perlu bertanya jujur: apakah otonomi itu benar-benar digunakan untuk memanusiakan siswa, atau justru sekadar memindahkan beban birokrasi dari pusat ke sekolah? Di era digital ini, pertanyaan itu makin mendesak. Sekolah-sekolah kita hari ini tampak seperti laboratorium besar yang dipenuhi aplikasi dan dasbor data sibuk memastikan indikator administratif terpenuhi di layar gawai, hingga lupa menanyakan:
di mana posisi siswa sebagai manusia dalam tumpukan data itu?
BACA JUGA: Rakor Pendidikan di Lampung: BGTK Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Kompetensi Guru
Kurikulum untuk Siapa?
Bayangkan duduk enam jam sehari mempelajari sesuatu yang sama sekali tidak terasa milikmu. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas tapi karena sejak awal, kurikulum itu memang tidak dirancang untuk melihatmu. PISA 2022 hanya mengkonfirmasi apa yang sudah lama dirasakan jutaan siswa: motivasi belajar terus merosot, karena apa yang mereka pelajari di kelas terasa asing dari kehidupan yang mereka jalani setiap hari. MBS memberi ruang untuk mengubah ini tapi ruang yang ada seringkali dibiarkan kosong, sementara sekolah tetap berjalan dalam logika lama: satu metode, satu standar, satu definisi pintar.
Krisis yang Tidak Terlihat di Dasbor
Seorang siswa yang tidak pernah dipanggil namanya dengan benar oleh guru, yang karyanya tidak pernah dipajang di dinding kelas, yang bakatnya tidak pernah dianggap siswa itu bukan kandidat berprestasi. Ia adalah kandidat yang paling rentan diperundung. Data KPAI mencatat ribuan kasus perundungan setiap tahun di sekolah-sekolah yang secara administratif sudah menerapkan MBS. Artinya, sertifikat otonomi tidak otomatis menciptakan sekolah yang aman. Dan di era digital, perundungan tidak lagi berhenti di gerbang sekolah ia berlanjut di grup WhatsApp dan komentar media sosial, di ruang-ruang yang tidak terlihat oleh guru manapun.
BACA JUGA: Isu Raja Charles III Masuk Islam Viral, Ini Kronologinya
Teknologi Seharusnya Membebaskan, Bukan Membelenggu
Kita tidak bisa menolak digitalisasi tapi kita bisa mengendalikan arahnya. Teknologi seharusnya digunakan untuk memangkas birokrasi, bukan menambahnya, sehingga guru punya lebih banyak waktu untuk mendengarkan, membimbing, dan menginspirasi. Tugas-tugas yang tidak akan pernah bisa digantikan algoritma manapun. Di sinilah pentingnya budaya knowledge sharing di antara guru: ketika mereka tidak lagi bekerja dalam sekat-sekat administratif dan mulai saling berbagi cara menyentuh hati siswa di kelas digital, itulah saat MBS mulai menunjukkan tujuan aslinya.
Beberapa sekolah negeri di Yogyakarta sudah membuktikannya. Mereka mengembangkan program minat-bakat fleksibel di luar jam pelajaran siswa bisa mengeksplorasi seni digital, koding, pertanian organik, hingga kewirausahaan sesuai passion mereka. Hasilnya bukan hanya siswa yang lebih bersemangat, tapi juga penurunan kasus perundungan yang nyata. Ketika setiap siswa menemukan ruang untuk bersinar dengan caranya sendiri, hierarki sosial yang jadi ladang subur perundungan perlahan runtuh. Kuncinya: kepala sekolah yang berani menggunakan otonomi MBS bukan untuk efisiensi administratif semata, melainkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang sungguh-sungguh berpusat pada siswa.
BACA JUGA: Trik Ampuh Lulus CPNS 2026, Persiapan yang Harus Kamu Tahu
Otonomi yang Harus Ditagih
MBS bukan sekadar desentralisasi manajemen. ia adalah undangan bagi sekolah untuk menjadi komunitas belajar yang hidup dan manusiawi. Jika otonomi itu hanya berakhir di rapat komite dan laporan digital, kita sedang menyia-nyiakan kesempatan emas. Siswa bukan objek yang perlu diseragamkan dan dimasukkan ke dalam dasbor. Mereka adalah manusia yang perlu dirayakan keunikannya dan itu bukan kemewahan
Tentang Penulis
Mouriska Pratiwi adalah mahasiswa Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan, Universitas Pamulang. Tulisan opini ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik pada mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dan Networking Pendidikan yang diampu oleh Dr. Herdi Wisman Jaya, S.Pd., M.H. Opini ini merupakan refleksi akademik atas implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia, ditulis sebagai kontribusi pemikiran terhadap isu pendidikan yang berkembang di masyarakat.
