BANDAR LAMPUNG, Merapah.com – Gagasan pelembagaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kembali menjadi perhatian. Isu strategis tersebut akan dibahas dalam Diskusi Konstitusi yang digelar Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila).
Diskusi bertajuk “Pelembagaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem Ketatanegaraan” itu dijadwalkan berlangsung Rabu, 25 November 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai di Gedung A FISIP Universitas Lampung.
Forum ini menghadirkan akademisi dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mengkaji gagasan PPHN dari perspektif konstitusi, politik, serta sistem ketatanegaraan.
Pembukaan kegiatan akan disampaikan Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. Sementara keynote speech akan disampaikan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
Dekan FISIP Universitas Lampung, Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., juga dijadwalkan memberikan sambutan.
Diskusi menghadirkan empat narasumber, yakni Prof. Arizka Warganegara, M.A., Ph.D., Dedy Yuliawan, S.E., M.Si., Syamsul Maarif, S.IP., M.Si., serta Renaldy Eka Putra, S.H., M.H.
Adapun diskusi akan dipandu moderator Meiliyana, S.Sos., M.A.

Pembahasan mengenai pelembagaan PPHN menjadi penting di tengah dinamika sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Gagasan tersebut berkaitan dengan upaya merumuskan arah pembangunan jangka panjang agar memiliki kesinambungan lintas pemerintahan.
Melalui diskusi ini, peserta diharapkan dapat mengkaji berbagai perspektif mengenai posisi PPHN dalam sistem ketatanegaraan, termasuk implikasi kelembagaan, konstitusional, dan politik apabila gagasan tersebut diterapkan.
Kegiatan terbuka bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti. Registrasi peserta dibuka mulai pukul 08.00 WIB.
Diskusi akan berlangsung di Gedung A FISIP Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung.







