Oleh : Erson Agustinus
Maraknya terjadi kasus fraud dan embezzlement (penipuan dan penggelapan) dana nasabah pada kegiatan operasional perbankan seperti yang baru-baru ini terjadi di bank BNI, apa yang terjadi di BNI tersebut merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan komprehensif karena berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan.
Atas hal tersebut diatas menyebabkan OJK selaku regulator, supervisor dan protector harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perbankan dengan menerapkan aturan yang ketat terhadap kegiatan operasional perbankan.
Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan kegiatan operasional perbankan untuk memastikan industri keuangan tetap stabil, sehat, dan aman ditengah kompleksitas ekonomi digital. Langkah urgen untuk dilaksanakan bertujuan agar dapat memitigasi risiko sistemik yang dapat merugikan perekonomian nasional.
Urgensi OJK Memperketat Pengawasan Perbankan
Pertama, antisipasi digitalisasi dan keamanan siber; pesatnya transformasi digital menuntut pengawasan ketat terhadap keamanan siber, manajemen risiko pihak ketiga, dan perlindungan data nasabah. OJK membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif pada 2026 ini untuk mengawasi bank digital dan konvensional yang mengadopsi teknologi terbaru.
Kedua , Kompleksitas Produk dan Aktivitas Perbankan; produk perbankan yang semakin beragam dan kompleks memerlukan pengawasan yang lebih efektif dan kapabilitas yang kuat untuk memastikan bank beroperasi sesuai dengan prinsif kehati-hatian (prudential regulation).
Ketiga, Menjaga Kepercayaan Publik; bank beroperasi dengan mengelolah dana masyarakat. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan, kejahatan perbankan dan memastikan tata kelolah yang baik (good corporate governance) untuk menjaga kepercayaan publik.
Keempat, Stabilitas Sistem Keuangan Guna Mencegah Krisis; kegagalan satu bank besar dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian. Pengawasan ketat, termasuk peninjauan regulasi rekening dormant dan permodalan, dilakukan untuk mencegah potensi krisis keuangan.
Kelima, Pengawasan Terintegrasi; OJK mengadopsi pendekatan pengawasan yang komprihensif, mencakup seluruh sektor jasa keuangan, yang sering terjadi akibat fragmentasi pengawasan.
Secara keseluruhan, penguatan pengawasan ini ditujukan untuk menciptakan perbankan yang sehat, tangguh, serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.
