Merapah.com – Pemerintah tengah mematangkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Skema tenor panjang itu juga diproyeksikan membantu menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Pemerintah menilai cicilan lebih ringan dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri.
Berdasarkan simulasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), rumah subsidi dengan harga Rp166 juta memiliki cicilan sekitar Rp1,05 juta per bulan untuk tenor 20 tahun. Namun, jika tenor diperpanjang menjadi 40 tahun, angsuran diperkirakan turun menjadi sekitar Rp773 ribu per bulan.
BACA JUGA: Investor Reksa Dana Indonesia Tumbuh Pesat di Tengah Gejolak Pasar
Pengembang Nilai Kebijakan Perluas Akses Hunian
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai kebijakan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Panjangnya tenor ini akan menurunkan angsuran sehingga semakin banyak masyarakat bisa mengakses rumah,” ujar Joko.
Menurutnya, backlog perumahan nasional saat ini diperkirakan mencapai 9,9 juta hingga 15 juta unit. Karena itu, tenor panjang dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat kepemilikan rumah masyarakat.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono. Ia mengatakan skema 40 tahun memberi dampak besar terhadap penurunan cicilan bulanan.
“Yang dulu angsurannya Rp1,1 juta sampai Rp1,2 juta, ketika 40 tahun tinggal Rp700 ribuan,” katanya.
BACA JUGA: OJK Optimistis Pasar Modal Indonesia Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Global
Pemerintah Bidik Pekerja Informal dan MBR
Pemerintah menilai skema tersebut penting untuk menjangkau kelompok pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran program mencakup petani, nelayan, hingga pekerja sektor informal yang selama ini kesulitan memperoleh akses pembiayaan rumah.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyebut rata-rata pendapatan pekerja sektor pertanian berada di angka Rp2,43 juta per bulan.
Dengan estimasi cicilan sekitar Rp700 ribuan, pemerintah menilai kemampuan bayar masyarakat masih berada pada batas aman.
BACA JUGA: REI Ubah Strategi Properti: Padukan Hunian dan Ekosistem Hijau
Tenor 40 Tahun Disebut Hanya Sebagai Pilihan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan tenor 40 tahun bukan kewajiban bagi seluruh debitur.
“Cicilan 40 tahun ini adalah pilihan, tergantung kemampuan masyarakat sendiri,” ujar Maruarar.
Ia mengatakan pemerintah tetap menyediakan pilihan tenor mulai 10 tahun hingga 40 tahun. Kebijakan itu disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing masyarakat.
Pemerintah menargetkan pembiayaan 350 ribu unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas akses hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.
Di sisi lain, pengamat juga mengingatkan risiko tenor panjang terhadap stabilitas bunga dan kemampuan bayar jangka panjang masyarakat. Karena itu, pemerintah dan perbankan dinilai perlu menjaga stabilitas suku bunga serta kondisi ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah, agar skema berjalan aman dalam jangka panjang.
