Merapah.com, Bandar Lampung, 17 Oktober 2025 — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat strategi komunikasi publik di daerah.
Melalui Forum Komunikasi Makan Bergizi Gratis (MBG): Strategi Komunikasi Berbasis Isu Krisis.
Kemkomdigi mendorong pemerintah daerah agar mampu menghadapi krisis dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini berlangsung di Bandar Lampung pada Jumat (17/10).
Program MBG menjadi salah satu prioritas nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.
BACA JUGA: 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Portugal: Sejarah Erat, Masa Depan Cerah
Provinsi Lampung, dengan potensi pangan dan kekayaan maritimnya, memegang peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui generasi bebas stunting.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Lampung menurun dari 26,26 persen pada 2019 menjadi 14,9 persen pada 2023. Namun, angka itu kembali naik menjadi 15,9 persen pada 2024.
Pemerintah menargetkan penurunan hingga 13,2 persen pada 2025. Data tersebut menunjukkan perlunya intervensi gizi yang lebih kuat dan terarah, termasuk penguatan program MBG di daerah.
Program MBG: Investasi untuk Generasi Masa Depan
Plt. Direktur Komunikasi Publik Marroli Jeni Indarto menegaskan bahwa keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah.
“Program MBG harus berhasil. Program ini adalah amanat dari Bapak Presiden, dan kita tahu banyak anak yang kini lebih semangat sekolah karena mendapat makanan bergizi,” ujar Marroli.
Ia menjelaskan bahwa program MBG telah menghadirkan makanan bergizi seimbang bagi siswa di seluruh Indonesia.
Melalui program ini, anak-anak menikmati menu dengan kandungan gizi lengkap yang membantu mereka fokus belajar di sekolah.
Menurut Marroli, di tengah berbagai tantangan pelaksanaan, program ini terus berimprovisasi dan mendapat dukungan lintas pihak.
Ia menekankan pentingnya strategi komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah maraknya isu negatif.
BACA JUGA: Magang Kemnaker 2025 Dibuka, Pemerintah Siapkan Insentif Rp3,3 Juta
“Dalam komunikasi, informasi negatif berkembang cepat, tapi informasi positif punya daya jangkau luas. Karena itu, tugas kita memastikan pesan yang disampaikan sederhana, prososial, dan mudah diterima masyarakat,” jelasnya.
Kemkomdigi juga menyiapkan panduan komunikasi bagi pemerintah daerah agar penyampaian pesan program menjadi lebih selaras, terukur, dan tanggap terhadap isu publik.
Kolaborasi Daerah untuk Komunikasi Efektif
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini di Provinsi Lampung.
“Terima kasih atas kepercayaan kepada Lampung sebagai tuan rumah. Yang hadir hari ini berasal dari Dinas Kominfo, Satgas MBG, dan Satgas Stunting se-Lampung, dari provinsi hingga kabupaten/kota,” ujarnya.
Ganjar menegaskan dua kata kunci penting dalam komunikasi program strategis nasional seperti MBG, yaitu pesan dan manfaat.
“Bagaimana kita meramu pesan agar sederhana, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pesan yang kuat dan relevan akan membantu publik memahami manfaat program ini hingga ke desa-desa,” jelasnya.
Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan lintas sektor dari berbagai instansi pemerintah daerah Provinsi Lampung.
Peserta berasal dari bidang perencanaan, keuangan, pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, peternakan, kelautan, koperasi, dan komunikasi.
Semua unsur ini tergabung dalam Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis dan Satuan Tugas Stunting Provinsi Lampung.
BACA JUGA: Jetour Resmi Masuk Lampung: SUV Fitur Premium, Harga Mulai Rp300 Jutaan
Praktisi: Krisis Bukan Soal Kejadian, Tapi Soal Komunikasi
Forum ini turut menghadirkan dua praktisi komunikasi nasional, yaitu Jojo S. Nugroho (Praktisi Komunikasi Krisis) dan Fardila Astari (Praktisi Kehumasan).
Keduanya membagikan pengalaman dalam mengelola komunikasi publik di tengah situasi krisis.
Jojo menekankan pentingnya empati dan kesiapan dalam komunikasi krisis agar reputasi institusi tetap terjaga.
“Krisis komunikasi sering terjadi karena kita hanya listen to reply, bukan listen to understand. Padahal publik membutuhkan kejelasan, kecepatan, dan empati,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap instansi harus siap dengan standby statement yang berisi unsur maaf, fakta, empati, aksi, dan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Golden hours crisis handling adalah tiga hingga enam jam pertama setelah isu muncul. Pada waktu itu, kecepatan dan keseragaman pesan menentukan apakah krisis bisa diredam atau membesar,” tambah Jojo.
Sementara itu, Fardila Astari menekankan pentingnya strategi komunikasi yang terencana dan berbasis riset.
“Komunikasi tanpa strategi itu seperti masak tanpa resep. Kita harus tahu siapa audiensnya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara terbaik menyampaikannya,” jelas Fardila.
Menurutnya, strategi komunikasi membantu pemerintah memastikan pesan fokus, kanal yang digunakan tepat, dan dampak komunikasi dapat terukur.
“Dengan komunikasi yang terencana, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun kepercayaan dan keterlibatan publik,” pungkasnya.
BACA JUGA: Pelindo Kenalkan Dunia Kepelabuhan, Dorong Generasi Muda Melek Maritim
Membangun Narasi Positif dan Menangani Isu Secara Terukur
Melalui forum ini, Kemkomdigi mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat sistem komunikasi publik.
Upaya itu dilakukan dengan menyediakan panduan komunikasi krisis dan pelatihan media handling di tingkat daerah.
“Kita ingin memastikan potensi krisis komunikasi bukan hanya suatu tantangan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik,” tutup Marroli J. Indarto.
