Merapah.com – Forkom Nettral (Forum Nelayan Tradisional Pesisir Timur Lampung ) Provinsi Lampung memperkuat perjuangan nelayan tradisional dengan menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada Senin (20/10/2025).
Pertemuan ini membuka dialog langsung antara nelayan dan para pengambil kebijakan untuk menyelaraskan strategi pengelolaan rajungan di Pesisir Timur Lampung.
BACA JUGA: Corporate Goes to School Perkuat Sinergi Pendidikan dan Industri di Lampung
Audiensi berlangsung di Kantor DPRD Lampung Tengah dan menghadirkan 20 peserta dari beragam kelompok.
Perwakilan KUB, Pokmaswas, Poklahsar, Forkom Nettral Lampung Tengah, Forkom Nettral Provinsi Lampung, dan tim pendamping Mitra Bentala hadir untuk menyampaikan beragam persoalan lapangan.
Potensi Ekonomi Rajungan dan Tantangan di Lapangan
Forkom Nettral menjelaskan bahwa pengelolaan rajungan membutuhkan pendekatan yang adaptif agar ekonomi nelayan tetap stabil. Data ekspor menunjukkan kenaikan signifikan, dari Rp418 miliar pada 2022 menjadi Rp507 miliar pada 2023 atau meningkat 26 persen.
Angka ini menegaskan besarnya peluang ekonomi, sekaligus perlunya tata kelola yang lebih bijak untuk menjaga keberlanjutan stok rajungan.
Ketua Forkom Nettral Lampung Tengah, Edy Alamsyah, menegaskan pentingnya audiensi ini untuk membuka jalur komunikasi dua arah terkait isu kebijakan dari Amerika Serikat.
“Saat ini nelayan rajungan menghadapi adanya isu larangan ekspor rajungan ke AS terutama rajungan yang dijaring dengan menggunakan jaring insang atau Gillnet. Mayoritas nelayan masih menangkap menggunakan jaring, sehingga kebijakan ini dapat berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Setelah itu, Forkom Nettral juga menyampaikan sejumlah permasalahan lain seperti minimnya alat tangkap ramah lingkungan, fluktuasi harga rajungan, serta terbatasnya fasilitas pasca panen yang tersedia bagi nelayan.
BACA JUGA: Komdigi Bersama Said Hasibuan Bahas Strategi Layanan Publik Cakap Digital
Suara Perempuan Nelayan dalam Rantai Ekonomi Rajungan
Dalam sesi berikutnya, kelompok perempuan dari Poklahsar turut menyampaikan tantangan yang mereka hadapi. Perwakilan Poklahsar Lampung Tengah, Fitri, menjelaskan bahwa kelompoknya mengolah beragam produk turunan rajungan seperti pempek, kerupuk lemi, dan tekwan.
Ia menegaskan perlunya dukungan kebijakan terkait pemasaran dan perizinan.
“Kendala utama kami berada pada pemasaran. Kami berharap produk-produk olahan ini dapat dipasarkan lebih luas agar kelompok kami semakin berkembang,” ujarnya.
DPRD Lampung Tengah Berikan Dukungan dan Tindak Lanjut
DPRD Lampung Tengah menyambut positif langkah ini dalam membuka ruang dialog yang konstruktif.
Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Tengah, Agus Supriyono, menyampaikan apresiasi terhadap langkah kolaboratif ini.
“Harapan kami melalui Forkom Nettral ini bisa mensejahterakan minimal pengurus dan anggota. Semua aspirasi teman-teman nelayan kami terima dan akan kami tindak lanjuti terutama terkait kebijakan pelarangan ekspor rajungan ke AS,” tegasnya.
Ia menilai dialog terbuka seperti ini penting untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan nelayan pesisir.
BACA JUGA: GM Indonesia Tunjuk PT Simpur Mobil Lampung sebagai Distributor Resmi ACDelco
Forkom Nettral Perkuat Komitmen Kolaborasi Lintas Sektor
Sebagai transisi menuju langkah lanjutan, Forkom Nettral menegaskan bahwa audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di Pesisir Timur Lampung.
Forum ini mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pengelolaan rajungan berjalan berkelanjutan dan berpihak kepada nelayan tradisional.
Dengan semangat kebersamaan, mereka berharap hasil audiensi ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.
