BANDAR LAMPUNG, Merapah.com — Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Prof I Nyoman Pugeg Aryantha menawarkan solusi teknologi pengendalian debit air sungai ala Belanda untuk membantu mengurangi potensi banjir di Kota Bandar Lampung.
Menurut Prof Pugeg, teknologi yang dimaksud adalah pumping station atau dalam sistem Belanda dikenal sebagai gemaal (stasiun pompa air), yakni pompa hidrologi berkapasitas besar yang digunakan untuk mengendalikan tinggi muka air sungai, kanal, maupun kawasan dataran rendah agar tidak meluap ke permukiman.
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan yang digelar di Aula Gedung A Kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
“Belanda itu sangat disiplin dalam mengontrol debit air. Salah satu yang paling penting adalah penggunaan pompa air berkapasitas besar yang bekerja terus-menerus untuk mengatur tinggi muka air,” kata Prof Pugeg.
Ia menjelaskan, berdasarkan pengalamannya saat berada di Belanda, hampir setiap malam dirinya mendengar suara operasional pompa yang aktif memantau dan mengendalikan tinggi debit air sungai maupun kanal.
Pompa tersebut menjadi bagian dari sistem polder, yakni sistem pengendalian banjir yang menggabungkan tanggul, kanal, pintu air, kolam retensi, serta pompa besar untuk mengalirkan air berlebih ke kantong-kantong air atau langsung ke laut.
“Setiap malam terdengar suara operasional pompa. Itu menandakan sistem bekerja untuk memastikan air tidak meluap. Jadi ketika debit naik karena hujan deras, air segera dialihkan ke tempat penampungan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem ini menjadi salah satu alasan mengapa Belanda mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan meskipun sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut.
Belanda sendiri dikenal memiliki jaringan pengendalian air modern seperti polder system, pintu air otomatis, kanal pengendali banjir, serta pompa raksasa seperti Wouda Pumping Station atau stasiun pompa air yang beroperasi 24 jam. Sistem tersebut memungkinkan air dari sungai, kanal, maupun wilayah dataran rendah dipompa menuju laut atau kawasan tampungan sementara.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Dr. Elroy Koyari, S.T., M.T., menegaskan bahwa penanganan banjir di Bandar Lampung harus dimulai dari penyusunan master plan yang komprehensif.
Menurutnya, forum diskusi seperti FGD ini penting untuk menghitung arus air secara detail, memetakan titik rawan banjir, serta memaksimalkan penggunaan pompa sebagai solusi pengendalian debit air.
“Harus ada master plan yang jelas. Kita harus hitung arus airnya, kapasitas salurannya, dan bagaimana pompa bisa bekerja maksimal agar banjir bisa dikendalikan,” ujarnya.
Elroy menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir secara menyeluruh diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Pendanaan tersebut dapat diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat maupun bantuan dari anggota legislatif.
“Biayanya memang besar, kurang lebih Rp100 miliar lebih. Ini bisa dibantu melalui dukungan anggota dewan maupun melalui anggaran dari pusat,” katanya.
Ia menambahkan, penyelesaian banjir tidak cukup hanya melalui pengerukan drainase sesaat, tetapi membutuhkan sinergi antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta kebijakan tata ruang yang konsisten.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari unsur akademisi, pemerintah, dan pengelola sumber daya air untuk membahas solusi komprehensif dalam penanganan banjir yang terus berulang di Bandar Lampung setiap musim hujan.
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menerima masukan dari rektor Itera. Ia akan mendalam skema tersebut dan meminta bantuan kepada legialator di pusat untuk membantu di sisi anggaran.
“Kita akan diskusi lebih lanjut agar Kota Bandarlampung lebih baik dan bisa menjadi percontohan pembangunan dan gotong royong,”kata dia
