Oleh : Erson Agustinus (Praktisi Ekonomi)
Dalam outlook 2026, sektor perumahan di Lampung diproyeksikan stabil dan optimis, didukung kelanjutan insentif PPN DTP hingga tahun ini, pertumbuhan ekonomi moderat sekitar 5,4%.
Serta sinergi kuat pemerintah daerah-pengembang untuk mengatasi backlog perumahan Lampung. Permintaan tetap tinggi untuk rumah tapak di pinggiran kota, sementara pemerintah pusat fokus pada hunian layak MBR lewat program subsidi (FLPP), meskipun tantangan daya beli masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya.
Kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk rumah hingga Rp2 miliar memberikan kepastian dan dorongan bagi konsumen.
Disamping itu Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan Kredit Program Perumahan (KPP) terus diperkuat untuk MBR dan UMKM.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sekitar di level 5,4% pun di Lampung pada kisaran 5,2% menunjukkan kondisi yang resilien.
Tren Pasar Residensial Lampung 2026
Permintaan kuat untuk rumah tapak penyangga Kota Bandar Lampung (Jati Agung, Jati Mulyo, Sabah Balau, Natar, Hajimena, Kemiling, Kurungan Nyawa, Bernung, Panjang, Hanura) dan beberapa Kabupaten-Kota (Metro, Bandar Jaya, Gedung Tataan hingga Pringsewu) didominasi permintaan rumah MBR FLPP, sementara untuk rumah komersil lebih besar permintaan ada di kota Bandar Lampung dengan persaingan harga kompetitif.
BACA JUGA: Gentengisasi Prabowo, REI Lampung: Harga Rumah Tetap Aman
Pasar residensial diprediksi memasuki fase stabilisasi, dengan masih ditopang oleh konsumen berpenghasilan tetap(Fixs Income) dan diharapkan bank dapat memperluas pasar KPR bagi sektor informal.
Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih masih menjadi hambatan dalam memaksimalkan dampak insentif, diharapkan pada kuartal II tahun 2026 secara signifikan dampak pertumbuhan ekonomi sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.
Peran Pemerintah Daerah, Pengembang serta Perbankan
Pemerintah daerah dan pengembang Lampung terus berupaya mengatasi backlog 270 ribu unit rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 113 ribu dengan membangun hunian layak, aman, dan terjangkau.
Tahun 2026 diprediksi menjadi titik balik positif bagi sektor properti Lampung. Kebijakan yang pro-konsumen dan pro-pengembang dengan kebijakan zero BPHTB serta PBG bagi segmen perumahan MBR, akan menjadi kunci pertumbuhan, didukung oleh upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni.
Selain itu peran bank penyalur FLPP mutlak, mengingat permohonan KPR subsidi yang meningkat dari tahun ke tahun, juga terhadap permohonan KPR hunian komersial yang diprediksi akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat ditahun depan ini
