Merapah.com – Pemerintah Malaysia mengambil langkah cepat menghadapi lonjakan harga energi global.
Kebijakan ini mencakup penerapan kerja dari rumah dan pengendalian subsidi bahan bakar. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi tanpa menaikkan harga langsung.
Pemerintah Menerapkan WFH untuk Menekan Konsumsi Energi
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan kebijakan Work From Home (WFH) mulai 15 April 2026. Kebijakan ini berlaku untuk pegawai sektor publik dan perusahaan milik negara.
BACA JUGA: Kebijakan Penilaian Negatif Morgan Stanley Capital Internasional (MSCI) Bikin Anjlok IHSG
Subsidi BBM Membengkak Tajam
Beban subsidi bahan bakar meningkat drastis dalam waktu singkat. Nilainya melonjak dari sekitar RM700 juta menjadi RM3,2 miliar.
Jika dikonversi, angka tersebut mencapai sekitar Rp16,8 triliun per bulan. Lonjakan harga minyak dunia memicu kenaikan tersebut.
Gangguan pasokan global dan konflik geopolitik memperparah kondisi. Tekanan tersebut membuat anggaran negara semakin terbebani.
Kuota BBM Dibatasi, Harga Tetap
Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi di pasar domestik. Harga RON95 tetap sekitar RM1,99 per liter. Sementara harga tanpa subsidi hampir dua kali lipat lebih tinggi.
Sebagai gantinya, pemerintah membatasi kuota BBM subsidi.
BACA JUGA: Kabar Baik! Vatican News Kini Hadir dalam Bahasa Indonesia
Pemerintah menurunkan kuota dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 April 2026.
Pemerintah melakukan pembatasan untuk menjaga beban fiskal tetap terkendali dan memastikan subsidi tepat sasaran. Pemerintah memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan.
Strategi Ganda Hadapi Krisis Global
Sementara itu, pemerintah Malaysia juga menerapkan strategi ganda untuk merespons krisis energi global.
Pemerintah memanfaatkan kebijakan WFH untuk menekan konsumsi bahan bakar. Pemerintah juga membatasi kuota agar pengeluaran negara tetap terkendali.
Di sisi lain, langkah ini mencerminkan pendekatan adaptif terhadap tekanan global yang terus meningkat.
BACA JUGA: Warga AS Pusing! Harga Telur Melonjak Tajam hingga Dua Kali Lipat
Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Kebijakan tersebut juga membuka peluang perubahan pola kerja jangka panjang.
Lebih lanjut, pemerintah menilai situasi global masih penuh ketidakpastian.
Pemerintah menganggap langkah antisipatif penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fokus utama tetap melindungi masyarakat dari dampak krisis energi.
